Senin, 28 Mei 2018
  Setya Novanto Akan Melunasi Uang Pengganti Melalui Cicilan | UU Antiterorisme Sah, PDI-P Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perpres | Kapolri: Viralkan Pernyataan Aman Abdurrahman | Minggu Depan Pemprov Riau Gelar Syafari Ramadhan | Harga Bahan Pokok Naik, Disperindag Siak Langsung Pantau Harga Pasar dan Toserba | Safari Ramadan Pemerintah Kab. Siak di Kecamatan Koto Gasib
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Jumat, 12/08/2016 - 12:31:46 WIB
HEBOH! Atlet Korsel Foto Panas Bareng Pesenam Korut
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
 
Pemko Gunung Sitoli
Ketua Komite Rangkap Anggota Dewan
Kadisdik Kota Tidak Faham Permendikbud No 75

Pemko Gunung Sitoli - Laporan: Adi Eli Laoly - Rabu, 13/09/2017 - 21:05:23 WIB
Gedung dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli. [Foto: Adi Laoly]
Gunungsitoli, Riausidik.com - Pelarangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pengurus Komite, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), RI Nomor 75 Tahun 2016. Namun hal itu tidak berlaku dibeberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli.

Di SMP Negeri I, salah satu sekolah di Kecamatan Gunungsitoli Alooa, Kota Gunungsitoli, ketua Komitenya juga salah seorang anggota DPRD Kota Gunungsitoli, mejabat sebagai ketua Komite di Sekolah tersebut.

Adalah Asogo Zega merupakan anggota DPRD Kota Gunungsitoli, dari Partai PDIP hasil pemilihan Tahun 2014 lalu, hingga kini masih mejabat sebagai ketua Komite di SMP Negeri I Alooa, Kecamatan Alooa, Kota Gunungsitoli.

Dikonfimasi Riausidik.com, Asogo Zega, Selasa (12/9) melalui telepon selularnya, mengaku belum mengetahui Permendikbud nomor 75 tahun 2016, pelarangan terhadap anggota DPRD menjadi pengurus komite, dan hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari dinas pendidikan. Namun Asogo Harefa, siap mengundurkan diri jika benar ada larangan bagi anggota DPRS.

"Saya belum baca aturan itu, dan jika memang ada larangan bagi seorang anggota DPRD merangkap ketua Komite, saya siap mengikutinya, kita harus tunduk terhadap aturan, hanya saja sejauh ini belum ada pemberitahuan dari pihak dinas," ucap Asogo.

Sementara Kadisdik Kota Gunungsitoli Yardius Harefa, S IP, mengatakan belum ada aturan yang mengatur anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ketua Komite.

"Belum ada aturan yang membatasi rangkap jabatan ketua komite, yang penting dia merupakan pemerhati pendidikan, dan dipilih melalui musyawarah," jelasnya.

Menurutnya pengurus komite berasal dari unsur : Tokoh masyarakat, Pengusaha, LSM, dan Pemerhati Pendidikan, namun Kadis tidak menyebutkan secara jelas peraturan yang mengatur tentang komite sekolah.

"Pengurus komite berasal dari unsur itu, dan orangnya tidak ditentukan dan tidak dibatasi seseorang menjadi pengurus komite, ini sesuai peraturan tahun 2016, nomornya saya lupa," kata Gea.

Terpisah, salah seorang pemerhati pendidikan Siswanto Laoli dimintai, kepada media ini di Jalan Soekarno, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli (Rabu, 13/9) mengatakan bahwa pengurus partai politik tak lagi diperbolehkan menjadi pengurus komite sekolah. Larangan yang sama juga diberlakukan terhadap pejabat pemerintah dan kalangan pendidik. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016.

Menurut peria yang juga ketua LSM Garuda RI Keputusan ini menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepmen itu, diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, jelasnya.

"Pada pasal 4 pada Permendikbud ini diatur tentang unsur-unsur yang tidak bisa menjadi anggota komite, diantaranya anggota atau pengurus organisasi profesi pendidik dan pe-ngurus partai politik. Tak hanya itu saja, anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum komunikasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pejabat pemerintah yang membidangi pendidikan," kata Siswanto. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk