Selasa, 20 08 2019
  Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP | Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah | Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo | Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019 | KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi | 30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
 
 
Selasa, 20/08/2019 - 16:19:04 WIB
Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP
Selasa, 20/08/2019 - 15:01:28 WIB
Apresiasi Peresmian Bank Sampah Nusa-3 Hijau
Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah
Senin, 19/08/2019 - 14:10:08 WIB
Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo
Jumat, 16/08/2019 - 20:04:26 WIB
Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019
Jumat, 16/08/2019 - 16:01:42 WIB
Soal Pemberantasan Korupsi
KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Jumat, 16/08/2019 - 15:52:26 WIB
Kasus Pembakaran Polisi
30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
Jumat, 16/08/2019 - 15:29:28 WIB
Minta Turun Hujan
Bupati Inhil Bersama Ribuan Masyarakat Ikuti Shalat Istisqa
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Nasional
Ketua GNPF Sampaikan Rizieq Shihab Minta Real Count Dihentikan

Nasional - rs - Kamis, 02/05/2019 - 14:07:51 WIB
Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak (dua dari kiri) dalam konferensi pers Ijtima Ulama II di Jakarta, Minggu. (16/9/2018).

Jakarta, Riauidik.com - Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan bahwa Rizieq Shihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bisa segera melaporkan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh paslon 01, Jokowi-Maruf.

"Rizieq Shihab menyarankan agar sesegera mungkin BPN itu bisa mengawal, agar mendatangi KPU menyampaikan kecurangan-kecurangan temuan yang ada," ungkap Yusuf saat ditemui di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).

Yusuf menyampaikan hal itu tujuannya agar BPN bisa meminta KPU untuk menghentikan proses real count sehingga tidak membingungkan masyarakat.

"Agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat dan akhirnya membingungkan masyarakat," kata Yusuf. "Itu yang bahaya," tambahnya.

Yusuf menyampaikan kejanggalan real count yang terlihat adalah posisi angkanya yang tidak bergerak jauh, yakni di angka 54 persen untuk paslon 01 dan 43 persen untuk paslon 02.

"Kami tetap memahami bahwa KPU adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, tapi bukan rahasia lagi kan siapa ketua KPU-nya," ujarnya.

Dalam acara Ijtima Ulama III, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak, keputusan-keputusan yang diambil memang melibatkan Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan bahwa mereka mendesak dan mendorong KPU dan Bawaslu untuk melakukan diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, yakni Joko Widodo dan Maruf Amin.

"Mendesak Bawaslu dan KPU membatalkan dan mendiskualifikasi paslon 01," ujar Yusuf dalam konferensi pers di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).

Keputusan tersebut merupakan satu dari tiga keputusan yang diambil dalam Ijtima Ulama III. Desakan tersebut muncul karena mereka menilai paslon 01 melakukan tindakan curang dan jahat dalam proses Pilpres 2019.

"Perjuangan diskualifikasi atau pembatalan paslon 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan di Pilpres 2019," ujar Yusuf. Selanjutnya, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang terjadi dengan terstruktur dan masif, serta meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk mengambil mekanisme legal dan prosedural atas terjadinya kecurangan yang terstruktur dan masif tersebut. ***


 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved