Selasa, 20 08 2019
  Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP | Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah | Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo | Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019 | KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi | 30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
 
 
Selasa, 20/08/2019 - 16:19:04 WIB
Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP
Selasa, 20/08/2019 - 15:01:28 WIB
Apresiasi Peresmian Bank Sampah Nusa-3 Hijau
Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah
Senin, 19/08/2019 - 14:10:08 WIB
Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo
Jumat, 16/08/2019 - 20:04:26 WIB
Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019
Jumat, 16/08/2019 - 16:01:42 WIB
Soal Pemberantasan Korupsi
KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Jumat, 16/08/2019 - 15:52:26 WIB
Kasus Pembakaran Polisi
30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
Jumat, 16/08/2019 - 15:29:28 WIB
Minta Turun Hujan
Bupati Inhil Bersama Ribuan Masyarakat Ikuti Shalat Istisqa
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
KPK Periksa Dirut PT Pupuk Indonesia di Kasus Suap Bowo Sidik

Hukum - rs - Senin, 06/05/2019 - 12:33:37 WIB
Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat pada Senin (6/5/2019).

Aas akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait transportasi pupuk kepada anggota komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AWI [Asty Winasti, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia]," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak lewat keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2019).

Hari ini KPK pun memanggil Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sutawikara; dan Komisaris PT Inersia Ampak Engineering Sudiarmanto untuk diperiksa sebagai saksi. KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (28/3/2019).

Tak hanya itu, KPK pun menetapkan Indung selaku orang kepercayaan Bowo, dan General Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti sebagai tersangka.

Bowo diduga menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp8 miliar. Dari seluruh uang tersebut, Bowo diduga menerima Rp221 juta dan 85.130 dolar AS dari Asty.

KPK menduga PT Humpuss meminta bantuan Bowo untuk meloloskan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk dari PT Pilog (Pupuk Indonesia Logistik).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, saat petugas KPK menemukan uang tersebut, rupanya uang itu telah dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing berisi pecahan Rp50 ribu atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu dan seluruhnya dimasukkan ke dalam 84 kardus besar.

Rencananya, uang itu akan digunakan sebagai untuk "serangan fajar" pada hari H Pemilihan Legislatif pada 17 April mendatang.

Bowo memang mencalonkan diri jadi anggota legislatif melalui Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II. Atas perbuatannya, Bowo dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 128 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ***


 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved