Selasa, 20 08 2019
  Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP | Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah | Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo | Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019 | KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi | 30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
 
 
Selasa, 20/08/2019 - 16:19:04 WIB
Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP
Selasa, 20/08/2019 - 15:01:28 WIB
Apresiasi Peresmian Bank Sampah Nusa-3 Hijau
Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah
Senin, 19/08/2019 - 14:10:08 WIB
Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo
Jumat, 16/08/2019 - 20:04:26 WIB
Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019
Jumat, 16/08/2019 - 16:01:42 WIB
Soal Pemberantasan Korupsi
KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Jumat, 16/08/2019 - 15:52:26 WIB
Kasus Pembakaran Polisi
30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
Jumat, 16/08/2019 - 15:29:28 WIB
Minta Turun Hujan
Bupati Inhil Bersama Ribuan Masyarakat Ikuti Shalat Istisqa
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
Semua Lembaga Punya Peran
Masinton: Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya Milik KPK

Hukum - sa/ant - Jumat, 05/07/2019 - 21:35:08 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Anggota Komisi tiga DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga lembaga penegak hukum lainnya.

“Agenda pemberantasan korupsi bukan hanya milik KPK, tapi kita semua. Pemberantasan ini jangan dikira institusi di luar KPK itu tidak memiliki tanggung jawab,” kata Masinton dalam diskusi publik Vox Point Indonesia ‘KPK di Persimpangan Jalan?’ di Jakarta, Jumat.

KPK selama ini menurutnya terlalu eksklusif karena melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa melibatkan kepolisian maupun kejaksaan agung sehingga hal tersebut membuat KPK seolah-olah memonopoli.

“Jangan sampai KPK itu dimonopoli bahwa tolak ukur pemberantasan hanya bisa dilakukan oleh KPK. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur, jalan di tempat,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menegaskan KPK sebagai lembaga eksekutif pemerintah harus memperkuat fungsi-fungsi institusi penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan agung.

“Setiap instansi pasti membangun sistem yang meminimalisir orang berbuat curang,” tutur dia.

Hal lain, menurut dia KPK pada dasarnya adalah "trigger mechanism" bagi penegak hukum yang lain sehingga komunikasi antarpenegak hukum sangat diperlukan. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved