Selasa, 20 08 2019
  Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP | Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah | Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo | Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019 | KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi | 30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
 
 
Selasa, 20/08/2019 - 16:19:04 WIB
Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP
Selasa, 20/08/2019 - 15:01:28 WIB
Apresiasi Peresmian Bank Sampah Nusa-3 Hijau
Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah
Senin, 19/08/2019 - 14:10:08 WIB
Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo
Jumat, 16/08/2019 - 20:04:26 WIB
Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019
Jumat, 16/08/2019 - 16:01:42 WIB
Soal Pemberantasan Korupsi
KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Jumat, 16/08/2019 - 15:52:26 WIB
Kasus Pembakaran Polisi
30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
Jumat, 16/08/2019 - 15:29:28 WIB
Minta Turun Hujan
Bupati Inhil Bersama Ribuan Masyarakat Ikuti Shalat Istisqa
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Ekonomi
Terkait Transfer Dana ke Daerah
Kemenkeu Kritisi Ketergantungan Pemda

Ekonomi - ts/mn - Sabtu, 06/07/2019 - 09:27:50 WIB

Pekanbaru, Riausidik.com - Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Riau mengkritisi ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Riau pada alokasi transfer dana ke daerah. Sehingga daerah itu bermasalah dengan fiskal.

Seperti diketahui, transfer dana ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang semuanya merupakan dana perimbangan.

Kepala Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Tri Budhianto dalam rangkaian seminar Kemenkeu di Pekanbaru, Riau menjelaskan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan maka daerah tersebut mengalami masalah fiskal.
 
"Dari berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di daerah. Evaluasi salah satunya, daerah itu masih sangat bergantung pada transfer ke daerah," jelasnya, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, sekitar 50 persen APBD Provinsi masih bergantung pada suntikan transfer pemerintah pusat. Sementara, ketergantungan APBD Kabupaten/Kota menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu lebih dari 50 persen.

Ketergantungan tersebut juga nampak dari minimnya Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi hanya mampu menyumbangkan PAD dalam bentuk pajak juga tidak kurang dari 50 persen dari total anggaran. Sementara, untuk kabupaten/kota, PAD hanya mampu menyumbang jauh lebih kecil lagi.

"Ini menggambarkan ketimpangan dan ketergantungan yang sangat besar kalau dari sisi penerimaan daerah tergantung dari transfer pusat," ujarnya.

Tri Budhianto juga mencermati masalah dari sisi belanja APBD. Ia mengatakan, umumnya alokasi belanja Pemda digunakan untuk belanja pegawai sedangkan belanja modal hanya sebahagian kecil. Ia pun mengkritisi desain belanja di daerah yang ia sebut mengkhawatirkan.

"Padahal belanja modal itu tujuannya untuk mendapatkan penerimaan, tapi sangat sedikit, bagaimana mau mendapatkan pendapatan yang banyak, kalau modalnya saja sedikit," tegasnya.

Ia meminta Pemda untuk lebih fokus menyusun program sesuai tujuan prioritas. Ia mengaku, program yang tidak fokus justru tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

"Kalau tidak fokus ya pasti menjadi tidak menghasilkan. Makanya pemerintah pusat selalu mengatakan, fokus, fokus, sederhana. Seperti biaya perjalan dinas itu masih bisa dihemat," urainya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved