Riau Miliki Hutan Adat Yang Diakui Pemerintah

Dibaca sebanyak 12943 kali
Pemprov Riau | Sumber: ant/mn | Sabtu, 29/02/2020 | 09:30:57 WIB
 
Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Jumat (21/2/2020). [Foto: Ant/Sigid Kurniawan/hp]
Pekanbaru, Riausidik.com - Provinsi Riau kini memiliki dua hutan adat di Kabupaten Kampar yang sudah mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ini suatu penghormatan bagi hutan adat," kata juru bicara Tim Kerja Percepatan Pengakuan Hutan Adat Kampar (TP2HAK), Hari Oktavia, di Pekanbaru, Sabtu.

Ia menjelaskan, Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan hutan adat tersebut bahkan secara langsung sudah diserahkan kepada datuk yang mengelola hutan tersebut oleh Presiden RI Joko Widodo di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, pada 21 Februari lalu.

"Biasanya SK hutan adat diserahkan presiden di Istana Negara, tapi kita langsung Presiden datang ke Riau," ujarnya.

Pengakuan hutan adat merupakan bagian dari program Perhutanan Sosial Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk memberi akses legal kepada masyarakat untuk kelola kawasan hutan. Ada lima skema perhutanan sosial yaitu Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, dan hutan adat.

"Empat skema lainnya berupa pemberian izin pengelolaan dengan jangka waktu hingga 35 tahun. Tapi hutan adat bukan pemberian izin, tapi perlakuan berbeda dengan empat skema yang lain. Ini tanpa jangka waktu, diberikan kepada masyarakat adat yang secara nyata tegakan hutannya ada dan fungsi adat masih berjalan," katanya.

Dua hutan adat yang sudah diakui tersebut adalah Hutan Adat Imbo Putui untuk Kenegerian Petapahan seluas 251 hektare, dan Hutan Adat Kenegerian Kampa seluas 156,8 hektare. Untuk hutan adat kenegerian Kampa terbagi dalam dua hamparan, masing-masing diberi nama Ghimbo Lidah dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampar.

"Mengapa pengakuan ini penting karena berkaitan dengan eksistensi masyarakat, adatnya. Tegakan yang ada di sana buktikan mereka mampu kelola hutan," katanya.

Ia mengatakan hutan adat berfungsi melindungi kawasan hutan sebagai habitat satwa selain untuk fungsi ekonomi, sosial dan adat masyarakat setempat. Hutan adat juga merupakan salah satu solusi penyelesaian konflik sumber daya alam.

"Selain itu dipastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan di sana karena masyarakat adat menjaganya. Seperti di Imbo Putuih, lokasi hutan adat itu berbatasan dengan kebun perusahaan sawit tapi masyarakat adat masih menjaganya," katanya.

Ia mengatakan kini TP2HAK akan mendampingi masyarakat adat untuk membuat rencana pengelolaannya. Hutan adat tersebut memiliki banyak potensi lainnya seperti untuk wisata alam dan pusat pendidikan lingkungan. Rencana pengelolaan ini akan melibatkan semua pihak, tentunya masyarakat adat yang menjadi penentu keputusannya.

Menurut dia, Hutan Adat Imbo Putuih selama ini sudah menjadi sumber benih kulim yang merupakan tanaman asli khas hutan tropis Sumatera. "Bibit kulim sudah semakin sulit ditemukan, di Imbo Putuih sumber benih kulim dan sudah beberapa kali menjadi lokasi proyek lembaga internasional," katanya.

Anggota TP2HAK Redo, menambahkan bahwa hutan adat yang masih dijaga tersebut juga cocok sebagai penitipan satwa liar yang menjadi barang bukti tangkapan aparat kepolisian maupun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau.

"Karena BBKSDA Riau sekarang kesulitan tempat untuk menampung satwa titipan tersebut, itu bisa dititipkan di hutan adat," katanya.

Anggota Tim Asistensi Kemajuan Perlindungan Masyarakat Adat Riau (Tanjak), Elwamen, menambahkan Riau sebenarnya punya banyak masyarakat adat, namun dalam pengakuan hutan adat baru ada dua yang diakui pemerintah.

Padahal menurut dia, dari hasil penelitian Lembaga Adat Melayu Riau, ia mengatakan sedikitnya ada 308 masyarakat adat yang ada di Riau saat ini.

"Namun, dari pemerintah daerah sendiri baru Kabupaten Kampar yang memiliki Peraturan Daerah tanah ulayat (adat)," katanya. ***
 

Selasa, 19/10/2021 - 14:23:34 WIB
Sebanyak 1.284 Masyarakat Akses Layanan Bus Vaksinasi Keliling di RSD Madani

Selasa, 19/10/2021 - 14:21:21 WIB
Wako Bakal Buat Kebijakan Sementara PPKM

Sabtu, 16/10/2021 - 08:16:06 WIB
Disdik Pekanbaru Segera Perbaiki Gedung SD Negeri 118 yang Terbakar

Selasa, 12/10/2021 - 07:12:52 WIB
Kasatpol PP: Jangan Langgar Regulasi PPKM Level 2

Selasa, 12/10/2021 - 07:09:04 WIB
Wali Kota Pekanbaru Dorong Percepatan Vaksinasi Bagi Lansia

Sabtu, 09/10/2021 - 10:13:11 WIB
Wali Kota Pastikan Tim Patroli Prokes Terus Awasi Masyarakat

Sabtu, 09/10/2021 - 10:10:53 WIB
Wali Kota: Pemko Siap Berinovasi untuk Kelola Keuangan Daerah Secara Digital

Senin, 04/10/2021 - 21:52:23 WIB
Kasus Covid-19 di Pekanbaru Mengalami Menurunan Tajam

Senin, 04/10/2021 - 21:49:59 WIB
Sekda Minta Dinsos Pekanbaru Segera Selesaikan Data Calon Penerima BLT

Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III

Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba

Selasa, 14/09/2021 - 13:42:50 WIB
Pemko Pekanbaru Segera Bahas Kelanjutan Pembangunan Pasar Induk

Selasa, 14/09/2021 - 13:39:44 WIB
Walikota Pekanbaru Raih TOP Pembina BUMD Award 2021

Rabu, 08/09/2021 - 14:39:34 WIB
Ketua Mabiran Bukit Raya Dikukuhkan

Senin, 06/09/2021 - 11:47:30 WIB
Pekanbaru Sudah Keluar dari Daftar Kota Zona Merah

Rabu, 01/09/2021 - 08:45:37 WIB
Sekda: Ingin Ada Inovasi di Masa Pandemi

Rabu, 01/09/2021 - 08:43:18 WIB
Belajar Tatap Muka Tetap Mengacu Kebijakan Kemendikbud

Selasa, 24/08/2021 - 08:03:50 WIB
Lurah Hingga RT Diminta Petakan Sumber Sampah

Selasa, 24/08/2021 - 08:00:54 WIB
Evaluasi Sementara, Pekanbaru Berada di PPKM Level IV

Senin, 16/08/2021 - 19:49:57 WIB
Walikota Firdaus Ikuti Sidang Paripurna HUT RI ke-76 secara Virtual

Jumat, 06/08/2021 - 08:20:20 WIB
12 Warga Pendatang Reaktif Covid-19

Jumat, 06/08/2021 - 08:17:34 WIB
Ingot: Pemko Akan Tata Jalan Agus Salim Menjadi Tiga Zona

Kamis, 05/08/2021 - 08:30:47 WIB
Tim Gugus Tugas Covid-19 Pekanbaru Tinjau Posko PPKM di Tuah Madani

Kamis, 05/08/2021 - 08:28:53 WIB
DLHK Pekanbaru Pastikan Mayoritas Sampah Diangkut Angkutan Resmi

Kamis, 05/08/2021 - 08:26:32 WIB
Banyak Anggaran Kegiatan Digeser Untuk Tangani Covid-19

 
HOME | UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU © 2015