Senin, 06 Februari 2023
  Kejagung Memeriksa Dirkeu Waskita Karya sebagai Saksi | Pj Wali Kota Pekanbaru Ingin Layanan Kesehatan Jangkau Warga Pinggiran Hingga Pedalaman | Dua Pejabat UPT PUPTPKPP Riau Berganti, Ini Namanya | Pemerintah Segera Bangun Hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN | Pj Wali Kota Pekanbaru Saksikan Kembang Api Malam Perayaan Imlek | Gubri Syamsuar Hadiri Festival Gunung Sahilan
 
 
Rabu, 01/02/2023 - 14:56:26 WIB
Kejagung Memeriksa Dirkeu Waskita Karya sebagai Saksi
Rabu, 01/02/2023 - 14:52:07 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Ingin Layanan Kesehatan Jangkau Warga Pinggiran Hingga Pedalaman
Rabu, 01/02/2023 - 14:44:00 WIB
Dua Pejabat UPT PUPTPKPP Riau Berganti, Ini Namanya
Rabu, 01/02/2023 - 14:37:37 WIB
Pemerintah Segera Bangun Hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN
Senin, 23/01/2023 - 10:28:43 WIB
Bersama Ribuan Warga
Pj Wali Kota Pekanbaru Saksikan Kembang Api Malam Perayaan Imlek
Senin, 23/01/2023 - 10:15:11 WIB
Diharapkan Ada Senarai Baku
Gubri Syamsuar Hadiri Festival Gunung Sahilan
Senin, 23/01/2023 - 09:57:20 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Rusun Kejati Sulut
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
Kamis, 29/04/2021 - 22:24:02 WIB
Erick Thohir Targetkan 10 BUMN Melantai di Bursa Hingga 2023
 
Pemkab Nias
Bupati Nias Sampaikan Nota Jawaban Atas Ranperda Kabupaten Nias

Pemkab Nias - riausidik/adi laoli - Senin, 27/11/2017 - 17:54:13 WIB
Ketua DPRD Nias Yaredi Laoli, S. Pd saat membuka rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Nias, terkait nota jawaban Bupati Nias tentang dua ranperda Kabupaten Nias. (Rabu, 22/11).
Nias, Riausidik.com – Atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias, terhadap dua Ranperda Kabupaten Nias, yakni tentang Rencana Detail Tata Uang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Nias dan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Melalui rapat  paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Nias, Jalan Plud Binaka-Gunungsitoli Selatan. (Rabu, 22/11), Bupati Nias sampaikan nota jawaban/penjelasan.
 
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Nias Yaredi Laoli, S Pd usai membuka rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian mempersilahkan Bupati Nias menyampaikan nota jawabannya yang diwakili oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH mengatakan bahwa penyusunan RDTR Kabupaten Nias merupakan amanat dari ketentuan pasal 59 PP Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, dan merupakan tindak lanjut dari RT/RW Kabupaten Nias yang telah ditetapkan tahun 2014 yang lalu, dan merupakan pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Nias, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Dia menjelaskan bahwa proses penyususnan Ranperda RDTR ini, sudah melalui tahapan yakni diskusi/konsultasi publik dengan mengikutsertakan masyrakat dikawsan perencanaan, dan untuk selanjutnya  akan disosialisasikan kepada masyarakat luas dan pihak lainnya untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman.

Terkait Kecamatan Gido yang sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Nias pada tahun 2014 lalu, menurut Wabup Pemerintah Kabupaten Nias tetap komit dalam melakukan pembenahan dengan mengacu pada konsep pengembangan kota yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mencipatan suasana yang tertib, nyaman dan lancar serta mempunyai daya saing terhadap daerah lain.

Beberapa desa di wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Nias akan tetap melakukan penanganan pencegahan, serta rehabilitasi bila terjadi bencana. Dalam nota jawaban Bupati Nias, dewan juga menyoroti tentang penerbitan izin dan kewenangan pengelolaan tata ruang, akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Bupati Nias, terkait pengelolaan barang milik daerah bahwa sejak tahun 2015 sudah menggunakan aplikasi System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul aset demi terciptanya azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesien, akuntabel, serta kepastian nilai barang milik daerah.

DPRD juga menyoroti tertang kantor Disdukcapil di Kecamatan Gido yang mana tahun 2016 lalu sudah selesai dibangun, namun hingga kini belum ditempati. Dalam penjelasan Bupati Nias beralasan, kantor tersebut belum memiliki instalasi listrik serta sarana fasilitas pendukung lainnya, baru dianggarkan melalui P-ABD, sehingga kantor tersbut ditempati pada Januari 2018.

Selanjutnya terkait pendataan ulang/invetarisasi barang milik daerah, peningkatan SDM aparatur pengelolaan barang milik daerah, pembangunan kantor SKPD di Ibu Kota Kabupaten Nias, serta penyertifikatan tanah yang diperoleh melalui hibah, dan penjelasan Bupati Nias mengatakan, sudah memasukan dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Nias tahun anggaran 2018.

Secara teknis pembahasan dua Ranperda ini akan dilanjutkan pada rapat selanjutnya yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nias. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved