Senin, 21 Oktober 2019
  Bripda Nesti Telah Dipecat dari Institusi Polri | Kemenperin Hapus Regulasi Penghambat Ekspor | Prabowo Akan Hadiri Pelantikan Jokowi Sebagai Presiden RI | Akan Ada Wakil Papua di Kabinet 2019-2024 | Bupati HM Wardan Buka Lomba Cipta Menu Ikan Tahun 2019 | Ini Identitas Pelaku Penusuk Wiranto di Pandeglang
 
 
Sabtu, 12/10/2019 - 11:28:14 WIB
Diduga Kuat Terkait Kelompok JAD
Bripda Nesti Telah Dipecat dari Institusi Polri
Sabtu, 12/10/2019 - 11:20:04 WIB
Antisipasi Resesi Global
Kemenperin Hapus Regulasi Penghambat Ekspor
Sabtu, 12/10/2019 - 10:19:46 WIB
Periode 2019-2024
Prabowo Akan Hadiri Pelantikan Jokowi Sebagai Presiden RI
Sabtu, 12/10/2019 - 10:12:02 WIB
Diumumkan Setelah Pelantikan Presiden
Akan Ada Wakil Papua di Kabinet 2019-2024
Kamis, 10/10/2019 - 14:36:43 WIB
Bupati HM Wardan Buka Lomba Cipta Menu Ikan Tahun 2019
Kamis, 10/10/2019 - 14:19:50 WIB
Akibat Luka Tusuk, Wiranto Dilarikan di RSUD
Ini Identitas Pelaku Penusuk Wiranto di Pandeglang
Kamis, 10/10/2019 - 14:01:16 WIB
Pelaku Pakai Pisau
Detik-detik Wiranto Diserang di Pandeglang
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
Tak Buat Terjemahan Resmi KUHP, YLBHI Gugat Presiden, Menkumham, dan DPR

Hukum - kc/dm - Jumat, 08/06/2018 - 13:31:47 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendaftarkan gugatan KUHP ke PN Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).
Jakarta, Riausidik.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyrakat) mendaftarkan gugatan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018). Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, gugatan tersebut dilayangkan lantaran ketiga tergugat lalai tidak membuat terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) berbahasa Indonesia resmi.

"Sekarang yang beredar ada KUHP R Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN, dan lain-lain," ujar Isnur di PN Jakarta Pusat.

Nama-nama yang disebutkannya tersebut merupakan para ahli pidana. Karena ada beragam versi terjemahan KUHP, imbuh Isnur, maka ada penafsiran yang berbeda pula antara satu pakar dengan pakar lainnya.

Akibatnya, kepastian dan keselarasan hukum pun sulit diperoleh, khususnya terkait penerapan hukum pidana yang sifatnya sangat materil.

Isnur mengungkapkan, sejak disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, diamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undang wajib menggunakan bahasa Indonesia yang standar.

Ini tentu saja termasuk KUHP. Menurut Isnur, sebelumnya Tim Advokasi yang terdiri dari ketiga lembaga tersebut sudah pernah memberikan somasi tertulis pada tanggal 11 Maret 2018, namun tak ada respon.

Kemudian, somasi kembali dilayangkan pada 28 Maret 2018 yang juga tidak direspon. "Sudah dua kali kami somasi, tapi dicuekin, akhirnya kami mengajukan gugatan," sebut Isnur.

Adapun YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat mengajukan sejumlah tuntutan. Sebagai provisi adalah menerima permohonan provisi penggugat dan memerintahkan agar pembahasan RKUHP ditunda untum dibahas oleh tergugat. Adapun tuntutan dalam pokok perkara adalah menerima seluruh gugatan para penggungat dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak membuat terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia resmi.

Para tergugat juga didesak membuat terjemahan resmi bahasa Indonesia di dalam KUHP. Para tergugat pun didesak menyatakan permohonan maaf melalui 5 media cetak nasional. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved