Rabu, 01 Desember 2021
  KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor | Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI | Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance | Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan | Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga | Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
 
 
Selasa, 30/11/2021 - 10:36:50 WIB
KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor
Selasa, 30/11/2021 - 10:12:28 WIB
Didampingi Sekdaprov. Riau
Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI
Selasa, 30/11/2021 - 10:00:29 WIB
SF Haryanto Hadiri KI Riau Award 2021
Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance
Selasa, 30/11/2021 - 09:46:47 WIB
Jawab Konfrimasi Dua Proyek Mahato-Manggala
Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan
Jumat, 26/11/2021 - 09:41:41 WIB
Wajudkan Aspirasi Masyarakat di Dapil-nya
Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga
Kamis, 25/11/2021 - 11:45:50 WIB
Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
Kamis, 25/11/2021 - 11:41:37 WIB
Kapolri Perintahkan Jajaran Fokus Cegah Lonjakan COVID-19 di Akhir Tahun
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Jumat, 23/08/2019 - 13:16:50 WIB
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Indonesia Sisakan Empat Wakil di Perempat Final
 
Siak
CPNS Terima SK
Fuad: Masih Ada Proses Berikutnya menjadi PNS

Siak - Relis - Selasa, 05/03/2019 - 19:26:31 WIB

Siak, Riausidik.com - Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  yang baru menerima Surat Keputusan (SK) jangan cepat berbangga hati dulu. Pasalnya masih ada tahapan dan sejumlah aturan yang wajib di ikuti oleh seluruh calon abdi negara tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak Fuad Alsagaf mengatakan, peserta CPNS agar tidak evoria berlebihan karena kerja PNS itu melayani bukan dilayani dan banyak aturan yang wajib diikuti.

 “CPNS ini belum tentu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih ada ketentuan dan tahapan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai PNS,” ujar Fuad Alsagaf di ruang rapat kantor Bupati Siak, Senin (4/3/2019).

Beberapa ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS. Dalam Pasal 34 ayat (1) hingga (5) disebutkan, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun yaitu masa prajabatan.

Dijelaskan Fuad, masa prajabatan tersebut meliputi proses pendidikan dan pelatihan. Proses ini dilakukan secara terintegrasi guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

Di sisi lain, CPNS bisa diberhentikan apabila terlibat narkoba, korupsi, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, dan terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, serta memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar.

“Bagi CPNS dan PNS yang menyalahgunakan jabatan/korupsi dan terlibat narkoba akan langsung diberhentikan” jelas Fuad.

Ia menyampaikan CPNS atau PNS yang diberhentikan karena menyalahgunakan jabatan/korupsi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan terkait PNS yang terlibat narkoba diberhentikan berdasarkan fakta integritas yang telah ditanda tangani oleh pegawai yang bersangkutan.

Kemudian lanjut dia, masalah disiplin pegawai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan Peraturan Bupati Siak Nomor 25 Tahun 2012 tentang pemotongan tambahan penghasilan PNS dan pemotongan uang transportasi tenaga non PNS yang melanggar ketentuan jam kerja di lingkungan Pemkab Siak.

“Sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 pegawai dapat diberhentikan jika tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih” pungkasnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved