Sabtu, 29 Januari 2022
  Satgas BLBI Sita Aset Obligor Senilai Rp15,11 Triliun | KPK Amankan Rp140 Juta dari OTT Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong | Presiden Jokowi: Transisi Energi Perlu Dukungan dan Kontribusi dari Negara Maju | Bupati Kampar Komitmen Siap Sukseskan Program Sekolah Penggerak | Gubri Minta Kepala OPD Pemprov Riau Inventaris dan Benahi Aset Bermasalah | Gubernur Riau Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama
 
 
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
 
Nasional
Ketua GNPF Sampaikan Rizieq Shihab Minta Real Count Dihentikan

Nasional - rs - Kamis, 02/05/2019 - 14:07:51 WIB
Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak (dua dari kiri) dalam konferensi pers Ijtima Ulama II di Jakarta, Minggu. (16/9/2018).

Jakarta, Riauidik.com - Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan bahwa Rizieq Shihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bisa segera melaporkan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh paslon 01, Jokowi-Maruf.

"Rizieq Shihab menyarankan agar sesegera mungkin BPN itu bisa mengawal, agar mendatangi KPU menyampaikan kecurangan-kecurangan temuan yang ada," ungkap Yusuf saat ditemui di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).

Yusuf menyampaikan hal itu tujuannya agar BPN bisa meminta KPU untuk menghentikan proses real count sehingga tidak membingungkan masyarakat.

"Agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat dan akhirnya membingungkan masyarakat," kata Yusuf. "Itu yang bahaya," tambahnya.

Yusuf menyampaikan kejanggalan real count yang terlihat adalah posisi angkanya yang tidak bergerak jauh, yakni di angka 54 persen untuk paslon 01 dan 43 persen untuk paslon 02.

"Kami tetap memahami bahwa KPU adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, tapi bukan rahasia lagi kan siapa ketua KPU-nya," ujarnya.

Dalam acara Ijtima Ulama III, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak, keputusan-keputusan yang diambil memang melibatkan Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Yusuf Muhammad Martak, menyampaikan bahwa mereka mendesak dan mendorong KPU dan Bawaslu untuk melakukan diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, yakni Joko Widodo dan Maruf Amin.

"Mendesak Bawaslu dan KPU membatalkan dan mendiskualifikasi paslon 01," ujar Yusuf dalam konferensi pers di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).

Keputusan tersebut merupakan satu dari tiga keputusan yang diambil dalam Ijtima Ulama III. Desakan tersebut muncul karena mereka menilai paslon 01 melakukan tindakan curang dan jahat dalam proses Pilpres 2019.

"Perjuangan diskualifikasi atau pembatalan paslon 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan di Pilpres 2019," ujar Yusuf. Selanjutnya, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang terjadi dengan terstruktur dan masif, serta meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk mengambil mekanisme legal dan prosedural atas terjadinya kecurangan yang terstruktur dan masif tersebut. ***


 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved