Pekanbaru, Riausidik.com - Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Riau mengkritisi ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Riau pada alokasi transfer dana ke daerah. Sehingga daerah itu bermasalah dengan fiskal.

Seperti diketahui, transfer dana ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang semuanya merupakan dana perimbangan.

Kepala Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Tri Budhianto dalam rangkaian seminar Kemenkeu di Pekanbaru, Riau menjelaskan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan maka daerah tersebut mengalami masalah fiskal.
 
"Dari berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di daerah. Evaluasi salah satunya, daerah itu masih sangat bergantung pada transfer ke daerah," jelasnya, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, sekitar 50 persen APBD Provinsi masih bergantung pada suntikan transfer pemerintah pusat. Sementara, ketergantungan APBD Kabupaten/Kota menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu lebih dari 50 persen.

Ketergantungan tersebut juga nampak dari minimnya Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi hanya mampu menyumbangkan PAD dalam bentuk pajak juga tidak kurang dari 50 persen dari total anggaran. Sementara, untuk kabupaten/kota, PAD hanya mampu menyumbang jauh lebih kecil lagi.

"Ini menggambarkan ketimpangan dan ketergantungan yang sangat besar kalau dari sisi penerimaan daerah tergantung dari transfer pusat," ujarnya.

Tri Budhianto juga mencermati masalah dari sisi belanja APBD. Ia mengatakan, umumnya alokasi belanja Pemda digunakan untuk belanja pegawai sedangkan belanja modal hanya sebahagian kecil. Ia pun mengkritisi desain belanja di daerah yang ia sebut mengkhawatirkan.

"Padahal belanja modal itu tujuannya untuk mendapatkan penerimaan, tapi sangat sedikit, bagaimana mau mendapatkan pendapatan yang banyak, kalau modalnya saja sedikit," tegasnya.

Ia meminta Pemda untuk lebih fokus menyusun program sesuai tujuan prioritas. Ia mengaku, program yang tidak fokus justru tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

"Kalau tidak fokus ya pasti menjadi tidak menghasilkan. Makanya pemerintah pusat selalu mengatakan, fokus, fokus, sederhana. Seperti biaya perjalan dinas itu masih bisa dihemat," urainya. ***