Sabtu, 29 Januari 2022
  Satgas BLBI Sita Aset Obligor Senilai Rp15,11 Triliun | KPK Amankan Rp140 Juta dari OTT Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong | Presiden Jokowi: Transisi Energi Perlu Dukungan dan Kontribusi dari Negara Maju | Bupati Kampar Komitmen Siap Sukseskan Program Sekolah Penggerak | Gubri Minta Kepala OPD Pemprov Riau Inventaris dan Benahi Aset Bermasalah | Gubernur Riau Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama
 
 
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
 
Budaya
Pengamat intelijen: Kemenag kunci berantas paham radikal

Budaya - antrc/mn - Jumat, 23/08/2019 - 13:23:30 WIB
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta (ketiga dari kiri) dalam diskusi di Jakarta, Kamis malam. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Jakarta, Riausidik.com - Pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Riyanta mengatakan Kementerian Agama merupakan kunci pemerintah dalam mengantisipasi sekaligus memberantas berkembangnya paham radikal.

"Pemerintah punya kunci di Kominfo dan Kemenag. Kemenag jangan hanya mengurusi naik haji saja, Kemenag harus tegas terkait ajaran menyimpang," kata Stanislaus dalam diskusi bertajuk Mengembangkan Patriotisme di Kisaran Bahaya Laten Khilafah di Jakarta, Kamis malam.

Dia mengatakan di sisi lan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memegang peran penting dalam bertindak tegas melalui pemblokiran setiap situs internet yang mengandung ajaran radikal.

Dia meyakini pemerintahan Jokowi akan semakin tegas terhadap kelompok radikal di periode kedua nanti. Ketegasan pemerintah itu, menurut dia, akan selalu dibenturkan isu pemerintah memusuhi Islam.

Oleh karenanya dia mengatakan seluruh masyarakat Indonesia harus memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah.

"Ketegasan pemerintah harus kita dukung. Jangan pemerintah di-bully kita diam saja," jelas dia.

Lebih jauh dia meminta Presiden Jokowi selektif dalam memilih menteri sekaligus pimpinan BUMN kelak, agar kementerian dan lembaga tinggi negara khususnya instansi BUMN tidak disusupi orang-orang berpaham radikal. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved