Selasa, 07 Juli 2020
  Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar | Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi | KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso | Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau | Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
 
 
Kamis, 02/07/2020 - 15:34:04 WIB
Turut Prihatin Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Belum Dioperasikan
Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan
Kamis, 02/07/2020 - 13:42:45 WIB
Silaturrahmi dengan Bupati Kampar
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar
Kamis, 02/07/2020 - 13:29:03 WIB
Terkait Penerimaan Siswa SMAN 3 Siakhulu
Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi
Selasa, 30/06/2020 - 11:35:05 WIB
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso
Selasa, 30/06/2020 - 11:30:08 WIB
Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau
Selasa, 30/06/2020 - 11:23:15 WIB
Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Covid-19
Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
Selasa, 30/06/2020 - 11:16:12 WIB
Bupati Kampar Ikuti Teleconfren RUPS Bank Riau Kepri
Catur: Kampar Peroleh Rp18 Milyar dari Deviden
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK

Hukum - fr/ant/mn - Rabu, 11/12/2019 - 10:41:23 WIB
Presiden Joko Widodo usai peresmian Tol JORR 2 Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)
Jakarta, Riausidik.com - Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK namun belum mengumumkannya. "Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya soal nama Dewan Pengawas dan waktu pengumumannya.

Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia".

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan mantan pimpinan KPK juga masuk dalam daftar calon Dewan Pengawas KPK.

"Ya mantan pimpinan masuk dalam "list" nama-nama," kata Pratikno pada 2 Desember 2019.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang Dewan Pengawas dengan tugas antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan pasal 69 D UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, disebutkan "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah".

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved