Selasa, 29 09 2020
  DPW MOI Riau Potong Tumpeng di HUT ke-II MOI | Kapolsek Tegal Selatan Dicopot Buntut Konser Dangdut | Ketua Ombudsman RI Harap Terciptanya Pelayanan Publik Non Diskriminatif | Gubri Harapkan Riau Science Techno Park Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Riau | Wali Kota Berencana Perpanjang PSBM di Kecamatan Tampan | 6 Proyek PL di DPMPTSP dan Diskes Kota Dilaporkan Minggu Ini ke Polda Riau
 
 
Senin, 28/09/2020 - 20:39:00 WIB
Usai Membuka RAKERWIL
DPW MOI Riau Potong Tumpeng di HUT ke-II MOI
Senin, 28/09/2020 - 09:34:21 WIB
Kapolsek Tegal Selatan Dicopot Buntut Konser Dangdut
Senin, 28/09/2020 - 09:29:24 WIB
Ketua Ombudsman RI Harap Terciptanya Pelayanan Publik Non Diskriminatif
Senin, 28/09/2020 - 09:27:07 WIB
Gubri Harapkan Riau Science Techno Park Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Riau
Senin, 28/09/2020 - 09:20:30 WIB
Wali Kota Berencana Perpanjang PSBM di Kecamatan Tampan
Senin, 28/09/2020 - 09:16:33 WIB
Tidak Transparan dan Indikasi Kerugian Negara
6 Proyek PL di DPMPTSP dan Diskes Kota Dilaporkan Minggu Ini ke Polda Riau
Selasa, 22/09/2020 - 16:44:17 WIB
Pemantapan Persiapan Rakerwil MOI Riau
DPW Gelar Zoom Meeting Turut Hadir Ketum MOI
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Fasilitas Disita
Pengacara: Pemprov Kepri Lupakan Nurdin Basirun

Hukum - Sumber: ant/mn - Sabtu, 15/02/2020 - 10:00:00 WIB
Andi Muhammad Asrun, Kuasa Hukum Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun. (ANTARA/Ogen)
Tanjungpinang, Riausidik.com - Andi Muhammad Asrun, Pengacara Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun. menyatakan Pemprov Kepri tidak peduli bahkan melupakan kliennya begitu saja sejak tersandung dugaan suap dan gratifikasi jabatan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Asrun di Tanjungpinang, Jumat, menyatakan selama menjalani proses persidangan di Jakarta, terdakwa tidak pernah didampingi aparat Pemprov Kepri sama sekali.

Padahal, kata dia, berdasarkan pengalaman mantan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, yang pernah terjerat kasus korupsi masih didampingi oleh Protokoler bahkan Biro Hukum selama disidang, meski sudah ada pengacara.

"Kenapa Pak Nurdin tidak diperlakukan seperti Pak Ismeth. Beliau dilupakan begitu saja oleh pemprov, seolah-olah bukan siapa-siapa," kata Asrun.

Bahkan segala fasilitas Nurdin selama menjabat Gubernur Kepri, kini turut dicabut oleh Pemprov Kepri.

Menurut Asrun, mulai dari fasilitas kesehatan hingga urusan biaya rumah kliennya di Tanjungpinang, semuanya ia yang mengurus sendiri.

"Padahal Nurdin sendiri masih berstatus Gubernur Kepri nonaktif, belum memiliki status kekuatan hukum yang tetap," kata Asrun.

Sejauh ini perhatian yang diberikan oleh Pemprov melalui pejabat, seperti Sekda Kepri dan jajaran Kepala OPD, itu sifatnya individual, bukan secara kedinasan.

"Misalnya Pak Sekda atau Kepala OPD datang berkunjung ketika Pak Nurdin sakit atau disidang, itu murni perhatian pribadi, kalau dinas standarnya beda lagi," kata Asrun.

Dia turut meluapkan kekecawaannya kepada Plt Gubernur Kepri saat ini, Isdianto.

Menurut dia, Isdianto sebelumnya pernah berkomitmen akan memberikan bantuan yang terbaik buat kliennya selama menghadapi proses hukum yang berlaku, namun jauh dari harapan, tak kunjung direalisasikan.

"Sampai sekarang saya tak melihat komitmen Pak Isdianto itu. Artinya apa yang diucapkan tidak sejalan dengan perbuatannya," katanya.

Mantan Pengacara Pemprov Kepri itu pun mengaku Nurdin tak banyak berharap kepada Pemprov Kepri.

"Kalau lupa silahkan. Selama ini Kepala OPD juga diberikan keleluasaan bekerja, berprestasi. Pak Nurdin pun tak pernah minta fee proyek dari mereka," tutur Asrun.

Sementara itu, Sekda Kepri T.S Arif Fadillah mengakui belum mengetahui secara detail terkait tidak adanya pendampingan bahkan pencabutan seluruh fasilitas oleh pemprov terhadap Nurdin.

"Saya bakal meminta penjelasan kepada Inspektorat dan BPKAD terkait aturan mainnya, karena kita juga tak ingin salah mengeluarkan bantuan, khususnya dalam bentuk uang," ujar Arif singkat. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved