Sabtu, 02 Juli 2022
  Pemprov Riau Akan Gelar Rakor Gubernur se-Sumatera, Ini yang Bahas | Sejak Januari-Juni, Dishub Riau Tilang 844 Kendaraan ODOL | Jaksa Agung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Jadi Tersangka Dugaan Korupsi | Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan | Proses Perkara Masih Penyelidikan, Lsm Segera Surati Kapolri Listyo Sigit | Pj Walikota Pekanbaru Muflihun Hadiri Undangan Presiden Jokowi
 
 
Selasa, 28/06/2022 - 14:24:03 WIB
Pemprov Riau Akan Gelar Rakor Gubernur se-Sumatera, Ini yang Bahas
Selasa, 28/06/2022 - 14:19:47 WIB
Sejak Januari-Juni, Dishub Riau Tilang 844 Kendaraan ODOL
Selasa, 28/06/2022 - 14:03:43 WIB
Jaksa Agung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Selasa, 28/06/2022 - 13:56:51 WIB
Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
Selasa, 28/06/2022 - 13:27:04 WIB
Sanotona Zega (18) Meninggal Dunia Akibat Lakalantas
Proses Perkara Masih Penyelidikan, Lsm Segera Surati Kapolri Listyo Sigit
Sabtu, 18/06/2022 - 10:56:51 WIB
Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun Hadiri Undangan Presiden Jokowi
Sabtu, 18/06/2022 - 10:43:32 WIB
Presiden Bagikan Bansos dan Cek Harga Minyak Goreng di Pasar Baros
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
 
Politik
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan

Politik - Kemenko Polhukam/EN) - Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Pilkada 2020. [set]
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Moh. Mahfud MD memastikan jika pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Bulan September 2020 akan tetap berlangsung atau berjalan seperti biasa dan tidak terhambat dengan adanya wabah virus Korona (Covid-19).

“Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” ujar Menko Polhukam saat memberikan keterangan media melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta, Selasa (17/3).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah korona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, di mana dia sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Menko Polhukam, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan korona ini, maka itu artinya dari segala bidang,” ujar Menko Polhukam.

Artinya, lanjut Menko Polhukam, semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya.

”Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” kata Menko Polhukam di akhir keterangannya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved