Sabtu, 24 09 2022
  Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru | KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E | Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual | Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau | Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global | Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
 
 
Sabtu, 24/09/2022 - 09:07:33 WIB
Bersama Ephorus BNKP
Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru
Kamis, 15/09/2022 - 07:00:05 WIB
KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E
Kamis, 15/09/2022 - 06:52:51 WIB
Bersama Menhan Prabowo
Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual
Kamis, 15/09/2022 - 06:45:14 WIB
Hari Kedua di Provinsi Maluku
Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau
Kamis, 15/09/2022 - 06:37:52 WIB
Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global
Kamis, 15/09/2022 - 06:32:24 WIB
Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
Kamis, 15/09/2022 - 06:26:10 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Akan Panggil Lagi Kontraktor IPAL
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
Kamis, 29/04/2021 - 22:24:02 WIB
Erick Thohir Targetkan 10 BUMN Melantai di Bursa Hingga 2023
 
Politik
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan

Politik - Kemenko Polhukam/EN) - Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Pilkada 2020. [set]
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Moh. Mahfud MD memastikan jika pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Bulan September 2020 akan tetap berlangsung atau berjalan seperti biasa dan tidak terhambat dengan adanya wabah virus Korona (Covid-19).

“Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” ujar Menko Polhukam saat memberikan keterangan media melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta, Selasa (17/3).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah korona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, di mana dia sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Menko Polhukam, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan korona ini, maka itu artinya dari segala bidang,” ujar Menko Polhukam.

Artinya, lanjut Menko Polhukam, semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya.

”Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” kata Menko Polhukam di akhir keterangannya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved