Jum'at, 10 Juli 2020
  Ketua Komisi III DPR Apresiasi Menkumham Yasonna | Yasona H Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline ke Indonesia | Amril Mukminin Bupati Nonaktif Dipindahkan ke Rutan Klas IIB Pekanbaru | KPK Panggil Dirut PT PAL Budiman Saleh | Wagubri Akan Berdayakan Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal Riau | Gubri Tekankan Tingkatkan Pengawasan
 
 
Kamis, 09/07/2020 - 11:41:08 WIB
Ekstradisi di Serbia Berhasil
Ketua Komisi III DPR Apresiasi Menkumham Yasonna
Kamis, 09/07/2020 - 11:05:27 WIB
Berkat Lobi Ekstradisi, Buron Kakap 17 Tahun
Yasona H Laoly Berhasil Bawa Pulang Maria Pauline ke Indonesia
Rabu, 08/07/2020 - 13:49:57 WIB
Amril Mukminin Bupati Nonaktif Dipindahkan ke Rutan Klas IIB Pekanbaru
Rabu, 08/07/2020 - 13:46:05 WIB
KPK Panggil Dirut PT PAL Budiman Saleh
Rabu, 08/07/2020 - 13:42:52 WIB
Atasi Karhutla
Wagubri Akan Berdayakan Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal Riau
Rabu, 08/07/2020 - 13:38:49 WIB
Karhutla Masih Sekitar Lokasi Yang Lama
Gubri Tekankan Tingkatkan Pengawasan
Rabu, 08/07/2020 - 13:26:35 WIB
Kemelud Proyek TPA Kuansing 17 Milyar, Sarang Korupsi?
Lsm Gerhana Minggu Ini Laporkan Pihak Terkait ke KPK
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Ditengah Wabah COVID-19
30.000 Napi Dibebaskan, Anggaran Negara Hemat Rp260 Miliar

Hukum - Sumber: ant/mn - Rabu, 01/04/2020 - 19:01:08 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi menyatakan anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) hemat hingga Rp260 miliar, menyusul pembebasan sekitar 30.000 narapidana dan anak.

"Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan mencapai Rp260 miliar," kata Yunaedi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Yunaedi menjelaskan angka tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April—Desember) dikalikan Rp32 ribu biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dll), kemudian dikalikan 30.000 orang.

Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai pembebasan narapidana dan anak tersebut juga akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) melalui asimilasi dan integrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Dalam kepmen itu dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah. Surat keputusan asimilasi ini diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.

Adapun ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, serta anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan serta surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved