Jum'at, 07 08 2020
  Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA | Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg | Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi | Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap | MA Tolak Permohonan PK KPK | Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
 
 
Rabu, 05/08/2020 - 20:38:57 WIB
Modus Akan Dinikahi
Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA
Rabu, 05/08/2020 - 20:32:58 WIB
Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg
Rabu, 05/08/2020 - 20:21:45 WIB
Pasang 248 Titik CCTV
Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi
Rabu, 05/08/2020 - 20:16:15 WIB
Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap
Senin, 03/08/2020 - 19:19:23 WIB
Perkara Syafruddin Temenggung
MA Tolak Permohonan PK KPK
Senin, 03/08/2020 - 19:10:03 WIB
Penerapan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
Senin, 03/08/2020 - 19:06:40 WIB
Satpol PP Segera Bangun 3 Pos Pemantau Lahan KIT
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Nasional
Hingga 9 Juni
87 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa untuk Keluarga Penerima Manfaat

Nasional - set/ma - Kamis, 11/06/2020 - 09:37:54 WIB
BLT Dana Desa. (Sumber: Kemendes PDTT)
Jakarta, Riausidik.com - Sebanyak 61.837 desa atau 87 persen desa sudah menyalurkan dana Bantuan Lansung tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD hingga 9 Juni 2020.

Hal itu disampaikan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam Konferensi Pers secara Virtual dengan sejumlah wartawan dari Kantor Kemendes PDTT Jakarta pada Selasa (9/6).

Mendes PDTT menyebutkan bahwa angka 87 persen yang sudah disalurkan BLT DD tersebut dari 70.786 desa yang DD nya sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes) hingga senin tanggal 8 Juni 2020.

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang DDnya sudah masuk ke RKDes. Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan sebanyak 61.837 desa,” katanya.

Lebih lanjut, Mendes PDTT menjelaskan bahwa terdapat dua faktor besar yang menjadi kendala belum tersalurkannya BLT DD untuk KPM yakni DD belum masuk ke RKDes dan DD sudah masuk RKDes tapi terhambat dalam penyalurannya.

Untuk DD belum masuk RKDes, kata Mendes PDTT disebabkan karena masih adanya status desa masih dalam pembahasan di Kemendagri seperti Pemda memutuskan wilayah sebagai desa dan Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan serta faktor lainnya yang masih dalam pembahasan status desa.

Hambatan belum masuk RKDes lainnya yakni belum postingnya APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Posisi kades masih sementara sehingga terjadi kekosongan dalam Pemdes, terjadinya konflik antara Pemdes dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), terjadinya permasalahan laporan pertanggungjawaban Kades untuk DD 2019 dan hambatan lainnya juga disebabkan karena perangkat desa diberhentikan oleh Kades yang baru sehingga belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan DD.

“Ini adalah beberapa temuan yang kemudian berakibat DD belum masuk ke RKDes. kalau DD belum masuk RKDes ya tentunya BLT DD tidak tersalur,” kata Mendes PDTT yang menyebutkan hingga 8 juni 2020 penyaluran DD ke RKDes sudah mencapai 94 persen yakni 70.786 desa dari 74.953 desa.

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT menjelaskan faktor DD sudah masuk RKDes tapi belum menyalurkannya. Menurutnya, hambatan pertama ditemukan ketidak adanya KK miskin sehingga musdes tidak bisa mengambil kepurusan terkait keluarga yang berhak menerima BLT.

“Jadi seluruh Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berlaku didesa itu,” katanya.

Hambatan lainnya seperti DD tahap satu sudah terpakai untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan sehingga ditetapkan DD tahap kedua untuk BLT DD, kondisi geografis yang sulit untuk mencapai KPPN dan bank, data hasil sinkronisasi dari Kabupaten belum dikeluarkan, muncul data baru KPM dari JPS lain pasca Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sehingga data KPM dobel dan harus dilakukan perbaikan, pencairan dana dari Bank dibatasi dan juga disebabkan karena belum adanya titik temu antara warga dan pemdes yang minta di bagi rata.

“Itulah sejumlah hasil evaluasi terkait BLT DD yang kemudian mengerucut pada dua faktor belum tersalurkannya BLT DD yakni DD belum masuk RKDes dan DD sudah masuk RKDes tapi masih terhambat dalam penyalurannya. Kita masih terus lakukan komunikasi agar BLT DD bisa segera tersalurkan dengan cepat,” katanya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved