Sabtu, 04 Juli 2020
  Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar | Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi | KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso | Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau | Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
 
 
Kamis, 02/07/2020 - 15:34:04 WIB
Turut Prihatin Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Belum Dioperasikan
Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan
Kamis, 02/07/2020 - 13:42:45 WIB
Silaturrahmi dengan Bupati Kampar
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar
Kamis, 02/07/2020 - 13:29:03 WIB
Terkait Penerimaan Siswa SMAN 3 Siakhulu
Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi
Selasa, 30/06/2020 - 11:35:05 WIB
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso
Selasa, 30/06/2020 - 11:30:08 WIB
Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau
Selasa, 30/06/2020 - 11:23:15 WIB
Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Covid-19
Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
Selasa, 30/06/2020 - 11:16:12 WIB
Bupati Kampar Ikuti Teleconfren RUPS Bank Riau Kepri
Catur: Kampar Peroleh Rp18 Milyar dari Deviden
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Diduga Kuat Sarang Korupsi, Anggaran 46 Milyar
Lsm Minggu Depan Laporkan Proyek RSUD Bangkinang ke KPK

Hukum - Laporan: Tim - Kamis, 25/06/2020 - 12:41:25 WIB
Ket. Foto: Foto Proyek RSUD Bengkinang Kampar, Kondisi Pekerjaan Lantai dan Plafon serta Pertemuan Bupati Kampar Catur dengan BPK RI Riau. [Tim]
Pekanbaru, Riausidik.com - Memasuki akhir Juni 2020, Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Kabupaten Kampar yang seyogyanya sudah difungsikan, tidak kunjung dioperasikan. Dari sejumlah data dan sumber yang dihimpun Tim, proyek raksasa yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) itu, Minggu depan dilaporkan Lsm Gerhana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, Senin atau paling Selasa depan proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kampar kita laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Dari data dan sumber yang kita kantongi pelaksanaan proyek yang menelan dana 46 milyar lebih itu diduga kuat sarat dengan penyimpangan skala besar," kata Ir. Tommy FM, SH. S.Kom, Ketua Harian Lsm Gerhana kepada Riausidik.com di Pekanbaru, Kamis (25/6/2020) pagi.

Saat dikonfrimasi perihal apa yang meyakinkan Lsm Gerhana hingga melaporkan ke KPK, Tommy sedikit membuka "keran" informasi.

"Sumber dilingkungan Dinas PUPR Kampar yang kita himpun, pembayaran nilai item pekerjaan tidak sesuai persentase fisik dilapangan dan nilainya tidak sedikit," kata Tommy membeberkan.

Lanjut Tommy, saat itu kita tidak yakin, kemudian kita kroscek ke lapangan (lokasi proyek), ternyata benar adanya. "Banyak kejanggalan, ada kontruksi yang terabaikan namun dilakukan pembayaran. Dibagian lain beberapa item pekerjaan yang dikerjakan tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, itu juga dipaksa pembayaran oleh dinas PUPR Kampar," tegas Tommy.

Tommy menambahkan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau pernah bertemu dengan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, di ruangan rapat kantor bupati kampar pada hari Rabu (5/2/2020) yang lalu, dalam rangka pelaporan hasil audit LHP tahun 2019, salah satunya soal proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kabupaten Kampar diatas.

"Tapi hasilnya tidak jelas sampai saat ini. BPK juga terkesan menutupi sesusatu hal," kesal Tommy lagi.

Lsm Gerhana juga menyayangkan ketegasan Bupati Kampar Catur Sugeng dalam menyikapi persoalan ini terlihat sangat lemah.

"Ini sudah akhir bulan Juni 2020 belum juga dapat difungsikan Gedung Rawat Inap tersebut. Sebuah bukti jajarannya tidak becus bekerja. Sebagai Bupati punya kewenangan dalam memberika tindakan tegas kepada jajarannya seperti RSUD Kampar, Kadis PUPR Kampar dan Dkk. Faktanya pak Catur terlibat abai. Ini patut dicurigai," sambung Tommy kesal.

Masih menurut Tommy, akibat kegagalan proyek Gedung Rawat Inap diatas, sejumlah progres OPD lainnya di kampar ikut terhambat.

"Direktur RSUD Kabupaten Kampar pernah menyurati Inspektorat Kampar menanyakan kenapa belum tuntasnya proyek RSUD diatas, karena pihak Dirut RSUD Kampar mengaku sudah terlanjur membelanjakan alat/fasilitas RSUD dimaksud. Saat ini RSUD Kampar bingung alat-alat medis/fasilitas lainnya itu ditaruh dimana," kata Tommy menirukan pernyataan Dirut RSUD Kampar.

Pernyataan Direktur RSUD Bangkinang yang dijabat dr Asmara Fitra Abadi, tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Kampar Senin (8/6/2020) yang lalu.

Anggota DPRD Kampar Anotona Nazara SE, turut menyoroti soal kegagalan proyek RUSD Kampar diatas, Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan ada persoalan rumit pada pelaksanaannya.

"Ada persoalan besar, dan terkesan ditutupi oleh beberapa unsur pihak terkait. Untuk itu kita minta pihak Dinas PUPR Kampar untuk membuka persoalan yang sebenarnya. Ini sangat penting untuk menghindari persoalan lebih rumit dikemudian hari. Tentu yang rugi adalah masyarakat itu sendiri," cetus Nazara sapaan sehari-harinya ini.

Terkait langkah Lsm Gerhana melaporkan kasus ini kepada KPK serta menanyakan hasil akhir audit BPK RI Riau, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Bupati Kampar Catur Sugeng dan Kepala Dinas PUPR Kampar Afdal, MT, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan gedung baru RSUD Bangkinang, Mayusri, juga Direktur RSUD Bangkinang yang dijabat dr Asmara Fitra Abadi, sayangnya semua telepon salulernya dalam keadaan sibuk. Hingga turunnya berita ini belum ada tanggapan resmi dari kedua pejabat diatas.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satker Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, melaksanakan kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) dan penandatangan kontrak pada bulan Mei 2019, dari Nilai HPS Paket Rp 46.645.811.080,00, muncul PT. Gemilang Utama Alen, sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 46.492.675.000,00, mengalahkan PT Razasa Karya dengan penawaran Rp 39.745.062.802,42.

Adapun pihak-hak terkait lainnya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek diatas yakni, PPK Mayusri, ST, Direksi Firdaus, ST, kemudian pihak rekanan PT. Gemilang Utama Alen, Amrizal (selaku GM), dan Consultan MK : PT. Taufiq (selaku Kepala Cabang).

Diakhir wawancara dengan Tommy, praktisi hukum dan komunikasi ini menyampaikan unsur-unsur pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, : Pasal 1 ayat UU No 28 tahun 1999, Ketika seorang penyelenggara negara (dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah) membiarkan terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya, maka dia telah mengesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
 
Lebih jauh mengatakan, penyelenggara negara tersebut dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya dan dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). ***

Editor: Yanni
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved