Sabtu, 04 Juli 2020
  Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar | Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi | KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso | Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau | Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
 
 
Kamis, 02/07/2020 - 15:34:04 WIB
Turut Prihatin Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Belum Dioperasikan
Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan
Kamis, 02/07/2020 - 13:42:45 WIB
Silaturrahmi dengan Bupati Kampar
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar
Kamis, 02/07/2020 - 13:29:03 WIB
Terkait Penerimaan Siswa SMAN 3 Siakhulu
Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi
Selasa, 30/06/2020 - 11:35:05 WIB
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso
Selasa, 30/06/2020 - 11:30:08 WIB
Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau
Selasa, 30/06/2020 - 11:23:15 WIB
Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Covid-19
Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
Selasa, 30/06/2020 - 11:16:12 WIB
Bupati Kampar Ikuti Teleconfren RUPS Bank Riau Kepri
Catur: Kampar Peroleh Rp18 Milyar dari Deviden
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Hadapi Gugatan
Yasonna: Asimilasi Terkait COVID-19 Tidak Bertantangan dengan Hukum

Hukum - ant/mn - Kamis, 25/06/2020 - 13:45:58 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meyakini majelis hakim akan melihat bahwa program asimilasi dan integrasi narapidana terkait COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai kebijakan yang memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ketentuan.

Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan sidang perdana gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait COVID-19, yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2020).

"Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksanaannya," ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Dia menilai kebijakan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 telah berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

"Selain memiliki dasar hukum, program asimilasi ini juga dilakukan atas dasar kemanusiaan demi mencegah malapetaka luar biasa yang akan terjadi bila COVID-19 sampai masuk dan menyebar di lingkungan lapas atau rutan yang "over crowded" dan tidak memungkinkan dilakukan "physical distancing" sebagaimana prinsip pencegahan penularan virus ini," ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan integrasi COVID-19 juga telah berjalan efektif. Hal ini, kata dia, terlihat dari rasio narapidana asimilasi yang berulah kembali di masyarakat.

Sejauh ini total narapidana dan anak yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 berjumlah 40.020 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sehingga asimilasinya dicabut.

Bila dikalkulasi, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55 persen. Yasonna mengatakan angka tersebut jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum COVID-19 yang bisa mencapai 10,18 persen.

"Tanpa mengecilkan jumlah tersebut, rendahnya tingkat pengulangan ini tak lepas dari pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi," kata dia.

Dia menyebut bahwa pengawasan yang dilakukan dalam tiga tahapan, yakni preemtif, preventif, dan represif itu tak hanya melibatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), melainkan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Salah satu evaluasi yang kami lakukan terkait program ini adalah pentingnya koordinasi pengawasan dan itulah yang kami lakukan. Pengawasan terhadap narapidana asimilasi tak cuma dilakukan oleh petugas PK Bapas, tetapi sampai berkoordinasi dengan penegak hukum lain dan jajaran Forkopimda hingga ke level RT/RW," kata menteri berusia 67 tahun tersebut.

Menanggapi tudingan soal keresahan publik akibat kebijakan asimilasi narapidana, Yasonna meyakini masyarakat sudah semakin paham dan menerima alasan di balik program tersebut. Hal ini disebutnya tak lepas dari upaya yang dilakukan jajarannya dalam memberi penjelasan ke publik, termasuk melakukan konfirmasi atas berita tidak benar terkait narapidana asimilasi.

"Semakin ke sini masyarakat semakin bisa melihat bahwa memang ada faktor kemanusiaan sebagai alasan dikeluarkannya kebijakan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19, bahwa ini kebijakan yang harus dilakukan negara dalam menghadapi pandemi ini," kata Yasonna.

Diketahui, kebijakan Kemenkumham memberikan asimilasi dan integrasi kepada puluhan ribu narapidana sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan rutan/lapas digugat oleh sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, serta Menkumham sebagai tergugat III. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved