Sabtu, 04 Juli 2020
  Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar | Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi | KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso | Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau | Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
 
 
Kamis, 02/07/2020 - 15:34:04 WIB
Turut Prihatin Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Belum Dioperasikan
Gubri Syamsuar Minta Daerah Sikapi Serius Persoalan
Kamis, 02/07/2020 - 13:42:45 WIB
Silaturrahmi dengan Bupati Kampar
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Apresiasi Bupati Kampar
Kamis, 02/07/2020 - 13:29:03 WIB
Terkait Penerimaan Siswa SMAN 3 Siakhulu
Anggota DPRD Kampar Minta Komite Sekolah Cari Solusi
Selasa, 30/06/2020 - 11:35:05 WIB
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso
Selasa, 30/06/2020 - 11:30:08 WIB
Polri Selidiki Kebakaran Lahan Gambut di Pelalawan Riau
Selasa, 30/06/2020 - 11:23:15 WIB
Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Covid-19
Dinas LHK Riau Canangkan 5 Program Perhutanan Sosial
Selasa, 30/06/2020 - 11:16:12 WIB
Bupati Kampar Ikuti Teleconfren RUPS Bank Riau Kepri
Catur: Kampar Peroleh Rp18 Milyar dari Deviden
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap Budi Santoso

Hukum - ant/mn - Selasa, 30/06/2020 - 11:35:05 WIB
Gedung KPK, Jakarta. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017.

"Tujuh orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso/mantan Direktur Utama PTDI)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tujuh saksi, yaitu Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN 2010-2012 Irnanda Laksanawan, Direktur Keuangan dan Administrasi PTDI 2010-2018 Hermawan Hadi Mulyana, Dirut PT Niaga Putra Bangsa Lineke Priscela, Kadiv Business, Development and Marketing PTDI Ade Yuyu Wahyuna.

Selanjutnya, dua Karyawan PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa Agus Widaryanto dan Sugeng Riyadi serta kasir PT Sincere Valindo 2007-2019 Jannie.

Selain Budi, KPK pada Jumat (12/6) juga telah mengumumkan mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka.

Diketahui pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PTDI. Adapun pengadaan dan pemasaran tersebut dilakukan secara fiktif.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PTDI.

"Proses mendapatkan dana itu dilakukan dengan pengerjaan yang sebagaimana saya sampaikan penjualan dan pemasaran secara fiktif. Ada beberapa pihak yang ikut di dalam proses tersebut dan tentu ini akan kami kembangkan," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6).

Firli menjelaskan bahwa pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PTDI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

"Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama. Itu lah kami menyimpulkan bahwa telah terjadi pekerjaan fiktif," ungkapnya.

Selanjutnya pada 2011, kata dia, PTDI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

"Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut yang nilainya kurang lebih kalau kami jumlahkan Rp330 miliar terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 dolar AS juta kalau kita setarakan dengan Rp14.500 perdolar AS maka nilainya Rp125 miliar," tuturnya.

Oleh karena itu, akibat perbuatan para pihak tersangka negara dirugikan Rp330 miliar. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved