Jum'at, 07 08 2020
  Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA | Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg | Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi | Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap | MA Tolak Permohonan PK KPK | Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
 
 
Rabu, 05/08/2020 - 20:38:57 WIB
Modus Akan Dinikahi
Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA
Rabu, 05/08/2020 - 20:32:58 WIB
Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg
Rabu, 05/08/2020 - 20:21:45 WIB
Pasang 248 Titik CCTV
Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi
Rabu, 05/08/2020 - 20:16:15 WIB
Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap
Senin, 03/08/2020 - 19:19:23 WIB
Perkara Syafruddin Temenggung
MA Tolak Permohonan PK KPK
Senin, 03/08/2020 - 19:10:03 WIB
Penerapan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
Senin, 03/08/2020 - 19:06:40 WIB
Satpol PP Segera Bangun 3 Pos Pemantau Lahan KIT
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
Kemelud Proyek TPA Kuansing 17 Milyar, Sarang Korupsi?
Lsm Gerhana Minggu Ini Laporkan Pihak Terkait ke KPK

Hukum - Laporan: Tim - Rabu, 08/07/2020 - 13:26:35 WIB
Ket Foto: Lokasi proyek TPA Kuansing, Ir. Ichwanul Ihsan, Yeni Mulyadi dan Menteri Basuki serta Gedung KPK. [nt]
Pekanbaru, Riausidik.com - Mengamati kemelud penanganan kasus proyek pembangunan TPA Kuansing-RIAU yang tidak kunjung selesai. Lsm Gerhana memutuskan proyek dengan pagu anggaran Rp17 miliar itu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyak kemelud terhadap proyek TPA Kuansing ini, bayangkan saja sejak 2018 silam, belum juga ada kenjelasan dari aparat hukum di daerah. Masih berkutat pada alasan-alasan klasik. Kita ingin status hukum lebih cepat, penanganannya ya di KPK. miinggu ini, paling senin kita laporkan dengan sejumlah data yang kita miliki," kata Ketua Harian Lsm Gerhana (Gerakan Himpunan Anak Nusantara), Ir Tommy FM, SH. S.Kom, saat diwawancarai Riausidik.com, Selasa (7/7/2020) sore dikawasa Jl Sudirman, Pekanbaru.

Dijelaskan Tommy, proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah, mulai dari proses tender hingga pekerjaan fisik dilapangan. "Selain laporan kita ke KPK juga sejalan dengan itu menyurati Presiden Joko Widodo," tegas Tommy.

"Ada skenario besar dengan pemaksaan rekanan tertentu menjadi pemenang, kendati belum memiliki KD (kemampuan dasar) pada bidang proyek yang ditenderkan. Belakangan diketahui dokumen tersebut diduga di palsukan. Analisa kita dari sejumlah data/sumber, kasus ini sangat mudah diungkap. Pertanyaannya aparat kita serius tidak,?" tanya Tommy.

Keprihatinan lain Tommy pada kasus Proyek TPA Kuansing diatas adalah kasus tersebut ada istilah "panas-dingin". "Pada waktu tertentu kasusnya "tiarap", dan saat-saat tertentu pula lalu muncul. Ini kerap terjadi setiap ada pergantian puncuk pimpinan di daerah. Kasihan para pihak terkait diombang-ambingkan," kata Tommy prihatin.

Dibagian lain, beberapa tahun terakhir, Ir. Ichwanul Ihsan sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau dan Satker PSPLP yang dijabat Yeni Mulyadi, tidak tanggung-tanggung mengelola dana proyek Trilyunan setiap tahunnya di Provinsi Riau, justru hanya mengakomodir perusahaan luar riau, bukan lokal. Ini jelas pertantangan dengan ikhtiar Presiden Jokowi.

"Disisi lain perusahaan-perusahaan dari luar yang diakomodir tadi, rata-rata setiap pekerjaan dalam pelaksanaanya bermasalah dan berurusan dengan hukum. Kondisi ini berharap menjadi perhatian serius KPK dan Presiden nantinya," harap Tommy.

Dijelaskannya, niatnya dan memutuskan kasus ini dilaporkan ke KPK dan Presiden tiada lain agar secepatnya ada kepastian hukum. "Ya, kepastian hukum, jika didalamnya ada yang terjerat pidana karena pelanggaran yang merugikan negara harus dipertangungjawabkan sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang," jelas Tommy.

Dari data yang dihimpun Lsm Gerhana, ada dua kasus besar dalam pelaksanaan proyek TPA Kuansing melalui Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) dibawah Balai Cipta Karya Kementerian PUPR Pusat.

"Pertama, ditemukan ada tindak pidana korupsi dan hingga hari ini 8 Juli 2020, pihak Satker PSPLP Kementerian PUPR belum dapat mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3.059.000.000,-(3 milyar lebih) ke kas negara atas proyek TPA Kuansing tersebut," kata Tommy.

"Kedua, Dugaan kuat adanya dokumen bodong (palsu) yang digunakan rekanan salah satu syarat prinsip dalam setiap pemenang tender.

Perusahaan PT Noor Lina Indah (NLI) sebagai pemenang tender proyek TPA Kuansing tersebut diduga kuat banyak memalsukan dokumen penting, seperti dilansir sejumlah media lokal bahkan nasional, sejumlah bukti-bukti tindakan pemalsuan yang diduga kuat dilakukan PT NLI.

Seperti, surat penjelasan dari Dinas Perkim dan Cipta Karya Bojonegoro tertanggal 25 Juni 2018 yang membantah ada kontrak perjanjian dengan PT Noor Lina Indah tentang pembangunan TPA di Sukorejo tahun anggaran 2015. Sebab, kata Satito Hadi,ST,MT selaku PPK di Dinas tersebut, tidak ada pekerjaan yang dimaksud. Sementara oleh PT NLI, data kualifikasi tersebut, termasuk yang ikut disertakan untuk keperluan tender Proyek TPA Kuantan Singingi.

Kedua, pihak RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesomo oleh Direktur RSUD tersebut, dr H Haryono,MSi, juga sebelumnya dalam surat tertanggal 26 Mei 2018 yang membalas konfirmasi salah satu kontraktor peserta lelang proyek TPA Kuansing, juga membantah adanya pekerjaan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit tersebut yang dikerjakan oleh PT Noor Lina Indah pada tahun anggaran 2016 lalu dengan nilai nomor kontrak 911/1170a/209.142/2016 tertanggal 16 Mei 2016 senilai Rp2.232.600.000.

Untuk memastikan tindakan pemalsuan dokumen itu Ketua Pokja Raja Kausar dan anggota Pokja Wahyudi juga sudah langsung mengecek dan mengkonfirmasikan ke Bojonegoro pada pekan lalu. Hasilnya?, positif dokumennya palsu. Beliau menyatakan sama sekali proyek itu tidak pernah ada.

"Untuk dugaan pemalsuan dokumen ini sendiri telah ditangani oleh Reskrimsus Polda Riau. Ironisnya, kendati sudah setahun lebih, terkait hasil Laboratorium Forensik Medan sesuai keterangan resmi Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Hadi Poerwanto pada 2 Agustus 2019 lalu, belum juga keluar sampai sekarang, ironi kan,? kesal Tommy.

Upaya konfirmasi Riausidik.com kepada pejabat terkait diatas, Ir. Ichwanul Ihsan dan Yeni Mulyadi menemui jalan buntu, telepon saluler saat dihubungi dalam keadaan tidak aktif.

Demikian halnya kepada Menteri PUPR Basuki, telepon saluler saat dikonfirmasi, namun dijawab singkat oleh ajudannya. "Maaf pak, Bapak lagi sibuk," jawabnya kepada media diujung telepon. Turunnya berita ini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait diatas. ***

Editor : Ria
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved