Jum'at, 07 08 2020
  Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA | Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg | Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi | Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap | MA Tolak Permohonan PK KPK | Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
 
 
Rabu, 05/08/2020 - 20:38:57 WIB
Modus Akan Dinikahi
Perempuan Pengusaha Mengaku Korban Penipuan WNA
Rabu, 05/08/2020 - 20:32:58 WIB
Polrestabes Medan Musnahkan BB Sabu-sabu 67 Kg
Rabu, 05/08/2020 - 20:21:45 WIB
Pasang 248 Titik CCTV
Tol Pekanbaru-Dumai Jelang Diresmikan Jokowi
Rabu, 05/08/2020 - 20:16:15 WIB
Gubri Harap Pandemi Tak Diperparah dengan Bencana Asap
Senin, 03/08/2020 - 19:19:23 WIB
Perkara Syafruddin Temenggung
MA Tolak Permohonan PK KPK
Senin, 03/08/2020 - 19:10:03 WIB
Penerapan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Wako: Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
Senin, 03/08/2020 - 19:06:40 WIB
Satpol PP Segera Bangun 3 Pos Pemantau Lahan KIT
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
KPK Tahan Lima Tersangka Perkara TPK Proyek Fiktif di PT Waskita Karya

Hukum - Sumber: Realis KPK - Sabtu, 25/07/2020 - 10:33:29 WIB

Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan lima tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Fiktif di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Lima tersangka yang ditahan adalah FR (Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011 – 2013), dan  YAS (Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010 – 2014), DSA (Mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk)), JS (Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk)), FU (Mantan Kepala Proyek dan  Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk)).

Para tersangka ini diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk selama tahun 2009-2015. Pelaksanaan proyek-proyek fiktif ini diduga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp202 Miliar.

Selama periode 2009-2015, setidak nya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif dalam 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Atas perbuatannya, lima tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020. Tersangka DSA di Rutan Polres Jakarta Selatan, tersangka JS di Rutan Polres Jakarta Timur, tersangka FU dan YAS di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Pomdam Jaya Guntur, tersangka FR di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Gedung Merah Putih KPK.

Para tahanan akan diisolasi mandiri lebih dahulu dalam rangka antisipasi penyebaran virus Covid 19.

KPK mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti dalam kasus ini ataupun perkara lain yang pernah diungkap KPK.

Ketegasan dan pengawasan yang lebih kuat wajib dilakukan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan publik ini, apalagi proyek besar yang dikerjakan oleh BUMN yang seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved