Sabtu, 03 Desember 2022
  KPK periksa eks Bupati Kuansing dalami aliran uang pengurusan HGU | Kemenkumham Kalteng Raih Penghargaan Kinerja Terbaik III Nasional | Kemenkumham Kalteng Raih Penghargaan Kinerja Terbaik III Nasional | Presiden Berikan Bantuan kepada Para Pengungsi Terdampak Gempa Bumi di Cianjur | Presiden Tinjau Langsung Episentrum Gempa Cianjur | Pemko Pekanbaru Targetkan Partisipasi Pemilih Meningkat
 
 
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
Kamis, 29/04/2021 - 22:24:02 WIB
Erick Thohir Targetkan 10 BUMN Melantai di Bursa Hingga 2023
 
Politik
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos

Politik - ant/mn - Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka. (nt)
Jakarta, Riausidik.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta larangan iklan kampanye Pilkada 2020 di media sosial dihapuskan.
 
Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan hal itu saat mengikuti Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas PKPU No 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan atau Walikota/Wakil Walikota, di Jakarta, Jumat.
 
"PSI mengapresiasi KPU yang terus bekerja keras untuk menyukseskan Pilkada pada Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu PSI meminta iklan kampanye di media sosial tetap dapat dilakukan, sebagai salah satu upaya mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 di saat kampanye Pilkada 2020," kata Isyana dalam uji publik yang dilalukan secara virtual, seperti dikutip dalam siaran persnya.
 
Hal ini disampaikan menanggapi Pasal 47 ayat 5 dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) No 4/2017 yang mencantumkan larangan beriklan di media sosial dalam kampanye Pilkada 2020. Pasal 47 ayat 5 tersebut berbunyi: "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik , Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di Media Sosial"
 
Satgas Penanganan Covid-19 sendiri menyebut ada 44 daerah yang tergolong zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19 yang akan menggelar Pilkada 2020.
 
Menurut Isyana, penggunaan cara-cara kampanye yang berbeda dan tetap menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kondisi sekarang ini, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi.
 
"Penggunaan media sosial untuk melakukan iklan kampanye bisa menjadi alternatif yang efektif. Seharusnya kita gunakan juga secara positif untuk sarana kampanye," katanya.
 
Dia berharap, dengan diperbolehkannya iklan kampanye di media sosial, visi dan misi pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Desember 2020 dapat tersampaikan kepada para pemilih.
 
"Sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya kluster-kluster kampanye Pilkada," ucapnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved