Kamis, 03 Desember 2020
  Prof Muhammad: Pentingnya Peranan Media Jelang Pilkada 2020 | DKPP Akan Periksa Anggota KPU Rokan Hilir | KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo | Gubernur Riau Syamsuar Terkonfirmasi Terpapar Covid | Wagubri Ingatkan Untuk Tingkatkan Kewaspadaan | BKD: Tanggal 9 Desember Hari Libur Nasional
 
 
Rabu, 02/12/2020 - 22:58:38 WIB
Pada Acara Ngetren Media
Prof Muhammad: Pentingnya Peranan Media Jelang Pilkada 2020
Rabu, 02/12/2020 - 22:34:55 WIB
Diduga Terlibat Salah Satu Tim Sukses Pasangan Calon
DKPP Akan Periksa Anggota KPU Rokan Hilir
Rabu, 02/12/2020 - 22:08:35 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo
Rabu, 02/12/2020 - 21:58:40 WIB
Pejabat Riau Terpapar COVID-19 dari Klaster Dharma Wanita
Gubernur Riau Syamsuar Terkonfirmasi Terpapar Covid
Rabu, 02/12/2020 - 21:50:17 WIB
Jelang Perayaan Nataru
Wagubri Ingatkan Untuk Tingkatkan Kewaspadaan
Rabu, 02/12/2020 - 21:47:59 WIB
Hari Pemungutan Suara
BKD: Tanggal 9 Desember Hari Libur Nasional
Rabu, 02/12/2020 - 21:42:14 WIB
Satpol PP Pastikan Razia Prostitusi Terus Berlanjut
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
MK: Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK konstitusional

Hukum - ant/mn - Senin, 26/10/2020 - 21:33:47 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah)  membacakan putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (26/10/2020). [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutus pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) berupa pemeriksaan investigatif untuk mengungkap kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) konstitusional.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin, yang disiarkan secara daring, MK tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan hukum menuturkan undang-undang tersebut mengatur PDTT dapat dilakukan untuk memperjelas pembuktian ada atau tidaknya penyalahgunaan keuangan negara atau tindak pidana korupsi sehingga lebih fleksibel.

Meski fleksibel, untuk melakukan PDTT, BPK diwajibkan menyusun standar pemeriksaan keuangan negara seperti diatur dalam Pasal 31 UU BPK dan Pasal 5 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kini standar pemeriksaan yang digunakan oleh BPK adalah standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (PBPK 1/2017).

Penyempurnaan standar pemeriksaan pun dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan BPK, dengan memperhatikan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah.

Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara seperti yang didalilkan pemohon, pelaksanaan PDTT didasarkan pada keputusan BPK sebagai suatu lembaga, bukan perorangan.

Selain itu, putusan secara institusional pelaksanaan PDTT dilakukan terhadap institusi/lembaga yang telah diberikan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.

"Dengan keputusan demikian, pada satu sisi, BPK menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan status opini WTP dan di sisi lain, status opini tertinggi tersebut tidak mudah tergerus oleh hasil pemeriksaan PDTT yang dilakukan sebagai kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya," ujar Arief Hidayat.

Selain pertimbangan itu, MK menilai para pemohon, yakni Ibnu Sina Chandranegara, Auliya Khasanofa, dan Kexia Goutama yang merupakan akademisi serta mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU BPK dan Pasal 6 ayat (3) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara itu. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved