Kamis, 03 Desember 2020
  Prof Muhammad: Pentingnya Peranan Media Jelang Pilkada 2020 | DKPP Akan Periksa Anggota KPU Rokan Hilir | KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo | Gubernur Riau Syamsuar Terkonfirmasi Terpapar Covid | Wagubri Ingatkan Untuk Tingkatkan Kewaspadaan | BKD: Tanggal 9 Desember Hari Libur Nasional
 
 
Rabu, 02/12/2020 - 22:58:38 WIB
Pada Acara Ngetren Media
Prof Muhammad: Pentingnya Peranan Media Jelang Pilkada 2020
Rabu, 02/12/2020 - 22:34:55 WIB
Diduga Terlibat Salah Satu Tim Sukses Pasangan Calon
DKPP Akan Periksa Anggota KPU Rokan Hilir
Rabu, 02/12/2020 - 22:08:35 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo
Rabu, 02/12/2020 - 21:58:40 WIB
Pejabat Riau Terpapar COVID-19 dari Klaster Dharma Wanita
Gubernur Riau Syamsuar Terkonfirmasi Terpapar Covid
Rabu, 02/12/2020 - 21:50:17 WIB
Jelang Perayaan Nataru
Wagubri Ingatkan Untuk Tingkatkan Kewaspadaan
Rabu, 02/12/2020 - 21:47:59 WIB
Hari Pemungutan Suara
BKD: Tanggal 9 Desember Hari Libur Nasional
Rabu, 02/12/2020 - 21:42:14 WIB
Satpol PP Pastikan Razia Prostitusi Terus Berlanjut
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Hukum
KPK Cecar Empat Saksi Aliran Dana Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya

Hukum - ant/mn - Senin, 26/10/2020 - 21:36:28 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar empat saksi soal dugaan penerimaan aliran dana dalam kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Empat saksi, yaitu Direktur Keuangan PT Waskita Karya Haris Gunawan, PNS Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Michael Tiwang, mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol Akhmad Tito Karim, dan PNS Dinas PU Pemprov DKI Jakarta 2009-2011 Riswan Effendi.

"Keempat saksi ditelusuri terkait dugaan penerimaan sejumlah dana dari pelaksanaan proyek fiktif di PT Waskita Karya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Empat saksi tersebut, Senin diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR) dan kawan-kawan.

KPK juga memeriksa seorang saksi lainnya untuk tersangka Fathor, yakni Kasie Logistif Proyek CCTW1 PT Waskita Karya Ebo Sancoyo.

"Penyidik mengonfirmasi terkait dengan pembuatan dan administrasi kontrak-kontrak yang ada di PT Waskita Karya," kata Ali.

Selain Fathor, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Desi Arryani (DSA), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Jarot Subana (JS).

Kemudian, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman (FU) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Lima tersangka itu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya selama 2009 sampai dengan 2015.

Selama periode 2009-2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sejumlah Rp202 miliar.

Atas perbuatannya, lima tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita uang sekitar Rp12 miliar, satu aset tanah, dan puluhan aset telah diblokir. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved