Permasalahan sengketa lahan masyarakat Tiga Desa, yakni Desa Tingkok, Desa Lubuk Soting dan Desa Tambusai Timur di Kecamatan Tambusai dengan PT.Hutahaean masih terus berlanjut, meski sudah berulang kali di mediasi ">
 
Sabtu, 06 Maret 2021
  Jaksa KPK Ungkap Pola Korupsi mantan Sekretaris MA Nurhadi | KPK panggil sembilan saksi kasus suap Wali Kota Dumai nonaktif | Bupati Kampar Pimpin Rapat Akhir Persiapan | Kampar Terima Penghargaan Pelayanan KB MKJP Terbaik Tingkat Provinsi Riau | DPC PWRI Dumai Bantu Warga Kurang Mampu | Gubernur Riau Lantik Kasmarni Jadi Bupati Bengkalis
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Senin, 22/10/2018 - 11:45:32 WIB
Bahaya Anak Terjebak Dalam Mobil Dengan Cuaca Panas
 
Rohul
Bersama Perwakilan Tiga Desa
Komisi II DPRD ROHUL Kembali Hearing dengan PT Hutahea

Rohul - Laporan: Dasopang - Rabu, 27/01/2021 - 13:45:19 WIB

Rokan Hulu, Riausidik.com, Permasalahan sengketa lahan masyarakat Tiga Desa, yakni Desa Tingkok, Desa Lubuk Soting dan Desa Tambusai Timur di Kecamatan Tambusai dengan PT.Hutahaean masih terus berlanjut, meski sudah berulang kali di mediasi oleh Pemerintah maupun oleh DPRD Rohul.

Senin, (25/1/2021)Siang, kembali digelar hearing yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Rokan Hulu H. Arif Reza Syah, Lc, Sekretaris Budi Suroso, Anggota H. Murkhas, S.Pd, Emon Casmon. dan Budiman Lubis.

Hearing itu membahas persoalan sengketa lahan di perkebunan kelapa sawit seluas 825 hektar, yang saat ini dikuasai pihak PT Hutahean. 
Dari pihak Pemkab Rohul hadir Kabid Sarpras Peternakan dan Perkebunan Rohul Samsul Kamar, Kasi Permasalahan BPN Misdawati, Kades Tambusai Timur Marabona Hasibuan, Camat Tambusai  M.Ghadafi, Kades Lubuk Soting Maraposo Siregar dan Kades Tingkok Herman Lubis.

Perwakilan dari masyarakat ganungan Tiga Desa , masing-masing H Zannah, Alil, Marakaya, Roba’a Nasution, Sukrial Halomoan Nasution, yang dikenal sebagai ketua Asosiasi Wartawan Indonesia ( AWI) DPC Rohul, dan juga Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Rokan Hulu (Gempar) dari Tamtim dan lain-lain.

 Dari PT Hutahaean diwakili oleh 4 personi perusahaan yaitu Humas, Hendri,Herwin Butar Butar/ Operasional kebun, Jefri Matondang/ Legal Corporate, David,S/Legal Corporate.

Kabid Samsul Kamar mengakui, sesuai data di dinasnya, bahwa lahan 825 hektar itu yang dikuasai oleh PT Hutahean di tiga desa tersebut belum ada Izin Usaha Lokasi dan belum ada Izin Usaha Perkebunan sebagai syarat mutlak dalam perintah usaha sektor perkebunan. 
"Sehelai kertas pun dari pemkab Rohul izinnya belum ada", tegasnya.

Masyarakat tiga desa berharap agar DPRD Rokan Hulu lebih serius mendukung perjuangan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lahan yang dengan PT Hutahean sejak 20 tahun yang lalu.

Salah satu perwakilan masyarakat tiga desa Sahrial Halomoan Nst menegaskan, masyarakat sangat berharap tercapainya hasil positif pada mediasi kali ini yang melibatkan pemerintah dan legislatif.

“Sudah 20 tahun lahan kami dikuasai PT Hutahean, dan hasilnya dinikmati oleh perusahaan, sedang kami sebagai pemilik lahan hanya dapat menonton tanpa bisa berbuat apa-apa", tutur Halomoan.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Rohul Arif Reza Syah mengatakan, pihaknya akan berusaha menuntaskan permasalahan masyarakat tersebut segera mungkin.

 Tambah Ketua Komisi II DPRD Rohul, Kita harus menyimpulkan tiga obsi yang harus  direkomendasikan, antara lain : 
Pertama Kita harus mengukur ulang lahan 825 hektar tersebut. Kedua, kita segera status Kuo kan lahan 825 ha tersebut yang hingga kini  dikuasai oleh PT Hutahean. Ketiga, kita adakan pertemuan yang konkrit dengan perusahaan dalam jangka waktu dan tempo secepat cepatnya dan paling lambat dua minggu dari sekarang.

Sedangkan H Murkas anggota komisi ll mengatakan, apabila pihak perusahaan tidak mau menyelesaikan permasalahan ini dengan baik maka saya minta Pemkab Rohul mencabut izin usaha PT Hutahaean tersebut, karena permasalahan ini sudah cukup lama.  mencapai lebih dari 18 tahun, maka perlu kita buat ketegasan yang benar-benar kongkrit, tidak ada lagi mundurnya, kata Murkas.

Sekretaris komisi ll DPRD Rohul Budi Suroso juga menegaskan, pihak perusahan tidak punya  perasaan sehingga bisa masalah ini belarut larut sampai hampir 20 tahun.
Dan apabila wsktu dekat tidak ada penyelesaian dengan baik, saya minta masyarakat demo besar besaran, dan saya siap sebagai komandonya, ucap  Suroso dengan nada tinggi dihadapan perwakilan PT Hutahaean.

Kemudian Anggota DPRD Rohul Budiman Lubis yang berasal dari Dapil Tambusai yang juga berasal dari desa Tambusai Timur ( Tamtim) menegaskan, saya sebagai wakil rakyat sangat setuju keputusan DPRD dari komisi ll yang membuat keputusan yang sangat bagus.

"Sudah 18 tahun PT Hutahean dengan tiga desa ini bermasalah namun tidak ada hasil atau titik temunya,
maka kita berharap Pemkab Rohul tegas dalam mengambil keputusan karena pihak  PT Hutahaean sangat bandel dan tidak punya hati dan perasaan, bagusan Belanda lagi masih ada perasaannya dibanding dengan perusahaan ini", cecar Budiman Lubis.

Kemudian kita minta kepada PT Hutahaean berikanlah hak masyarakat,hak rakyat dan CSR kepada masyarakat Tempatan. Dan bukan hanya PT Hutahean tapi seluruh perusahaan di Rohul yang bermitra, ini bisa sebagai contoh , mudah mudahan kedepan hak masyarakat diberikan, pinta Budiman Lubis.

Tak puas sampe disitu, Budiman Lubis  meminta pemerintah  melalui perkembangan batner supaya NPWP perusahaan yang tidak beralamat di Rohul segera dimutasikan ke Rohul, supaya pajak perusahaan masuk ke pemkab Rohul,sehingg bisa membantu perawatan inspratruktur kita, 
NPWP itu dasar kita memperoleh pendapatan daerah, paparnya.
  
Jadi saya sekali lagi  berharap, pikirkan lah masyarakat sekitar, sesuai dengan amanat undang-undang dan tujuan negara ujung pahlawan kemerdekaan Indonesia ini untuk mensejahterakan rakyat, kita perlu membantu yang susah dan membantu yang miskin, tutup Budiman Lubis. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved