Jum'at, 22 Oktober 2021
  Luhut: Situasi COVID-19 Tetap Rendah dan Terkendali | Gubernur Riau Siapkan Uang Pembinaan bagi Kecamatan Berkinerja Baik | Sekdaprov Riau SF Haryanto Bahas WBS dengan KPK | Sebanyak 1.284 Masyarakat Akses Layanan Bus Vaksinasi Keliling di RSD Madani | Wako Bakal Buat Kebijakan Sementara PPKM | Literasi Digital, Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau
 
 
Selasa, 19/10/2021 - 14:42:16 WIB
Evaluasi PPKM Level 1 di Blitar
Luhut: Situasi COVID-19 Tetap Rendah dan Terkendali
Selasa, 19/10/2021 - 14:29:33 WIB
Gubernur Riau Siapkan Uang Pembinaan bagi Kecamatan Berkinerja Baik
Selasa, 19/10/2021 - 14:27:25 WIB
Sekdaprov Riau SF Haryanto Bahas WBS dengan KPK
Selasa, 19/10/2021 - 14:23:34 WIB
Sebanyak 1.284 Masyarakat Akses Layanan Bus Vaksinasi Keliling di RSD Madani
Selasa, 19/10/2021 - 14:21:21 WIB
Putusan Pusat Belum Diumumkan
Wako Bakal Buat Kebijakan Sementara PPKM
Sabtu, 16/10/2021 - 09:01:27 WIB
Literasi Digital, Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau
Sabtu, 16/10/2021 - 09:01:26 WIB
Literasi Digital, Kabupaten Pelalawan – Provinsi Riau
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
 
Hukum
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya

Hukum - ant/mn - Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
Dokumentasi - Gubernur Sulsel (nonaktif) Nurdin Abdullah menciumi putranya M Fathul Fauzy Nurdin pada acara "mappasili" di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (9/1/2019). (Foto istimewa)
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi wiraswasta M Fathul Fauzy Nurdin yang juga anak dari Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) soal pembelian berbagai aset oleh ayahnya.

KPK, Rabu (28/4) telah memeriksa Fathul Fauzy sebagai saksi untuk tersangka Nurdin dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"Didalami pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan dugaan adanya pembelian berbagai aset oleh tersangka NA yang sumber uang pembelian dari pemberian para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK pada Rabu (28/4) juga telah memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Nurdin dan kawan-kawan, yaitu wiraswasta/dari PT Banteng Laut Indonesia Akbar Nugraha, wiraswasta/Komisaris PT Nugraha Indonesia Timur Kendrik Wisan, dan wiraswasta Muhammad Irham Samad.

"Akbar Nugraha dan Kendrik Wisan, dikonfirmasi pengetahuan para saksi antara lain terkait dengan berbagai proyek yang dikerjakan di Pemprov Sulsel yang diduga atas rekomendasi tersangka NA melalui tersangka ER (Edy Rahmat)," ungkap Ali.

Sedangkan bertempat di Kantor Polrestabes Makassar, pemeriksaan pada saksi Muhammad Irham Samad didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan berbagai aset milik tersangka Nurdin.

Sebelumnya pada Selasa (27/4), KPK juga telah memeriksa wiraswasta Nike Anugrahani Nur Inayah sebagai saksi untuk tersangka Nurdin dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah dana dari tersangka NA," kata Ali.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Untuk Agung, tim penyidik KPK telah melaksanakan tahap II kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, berkas perkara tersangka Agung tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) sesuai dengan hasil penelitian tim JPU.

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudan-nya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved