Sabtu, 25 09 2021
  Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura | Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK | Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman | Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah | 29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III | Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
 
 
Selasa, 21/09/2021 - 15:21:00 WIB
Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura
Selasa, 21/09/2021 - 15:17:53 WIB
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK
Selasa, 21/09/2021 - 15:12:15 WIB
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Serang
Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman
Selasa, 21/09/2021 - 15:04:54 WIB
Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah
Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III
Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
Selasa, 21/09/2021 - 14:49:48 WIB
Pembelajaran Tatap Muka, Catur Tinjau SDN 006 Bangkinang Kota
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 05/05/2021 - 14:07:29 WIB
BNN Ungkap Tiga Sindikat Narkoba Internasional, Sita 581,31 Kg Sabu
Rabu, 05/05/2021 - 14:13:47 WIB
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Tuai Polemik
 
Hukum
Ketua KPK Pastikan Tindak Lanjuti Arahan Presiden Soal 75 Pegawainya

Hukum - Sumber: Antara - Jumat, 21/05/2021 - 09:54:13 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/HO-Humas KPK)
Jakarta, Riausidik.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bakal menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kami, Pimpinan KPK dan sekjend termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kami bekerja. Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain," ucap Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tindak lanjut 75 pegawai KPK tersebut juga harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain ada Menpan ada Kumham yang mengatur regulasi ada KASN ada LAN, ada BKN. Inilah yang kami kerja samakan," ujar Firli.

Ia pun mengaku pada Selasa (25/5) akan dibahas secara intensif soal tindak lanjut 75 pegawai tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa, kami akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya. Tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5).

Seperti diketahui pengumuman hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dan hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).

"Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Presiden. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved