Minggu, 25 Juli 2021
  Bupati Kampar ; Jadikan Padi Kuning Kampar Varietas Unggul Nasional | Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling | Bupati Kampar Terima Rp 2,3 Milyar dari Pajak Tol Pekanbaru-Dumai | Catur Sugeng : Tingkatkan Pelayanan dan Jadi Tauladan bagi Masyarkat | Bupati Kampar: Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat | Bupati Kampar dampingi Kunjungan Wamen ATR/BPN RI
 
 
Kamis, 12/07/2021 - 17:53:16 WIB
Bupati Kampar ; Jadikan Padi Kuning Kampar Varietas Unggul Nasional
Senin, 09/07/2021 - 17:53:12 WIB
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Jumat, 06/07/2021 - 17:53:11 WIB
Bupati Kampar Terima Rp 2,3 Milyar dari Pajak Tol Pekanbaru-Dumai
Senin, 02/07/2021 - 17:53:10 WIB
Lantik 21 Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab Kampar
Catur Sugeng : Tingkatkan Pelayanan dan Jadi Tauladan bagi Masyarkat
Sabtu, 22/06/2021 - 17:53:21 WIB
Saksikan Penandatangan MOU Antara PT. BKSE dengan PT .BBG
Bupati Kampar: Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Jumat, 21/06/2021 - 17:53:28 WIB
Percepatan Perubahan Fungsi Kawasan HPK Menjadi APK
Bupati Kampar dampingi Kunjungan Wamen ATR/BPN RI
Selasa, 18/06/2021 - 17:53:26 WIB
Bupati Kampar Hadiri RUPS Bank Riau Kepri
 
Hukum
Kejagung: Nilai Aset Sitaan Asabri Capai Rp14 Triliun

Hukum - Sumber: Antara - Selasa, 15/06/2021 - 09:20:34 WIB
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Senin (14/6/2021). [ANTARA/Laily Rahmawaty/pri]
Jakarta, Riausidik.com - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan nilai sementara aset sitaan dalam penyidikan korupsi dan pencucian uang PT Asabri mencapai Rp14 triliun.

"Hari ini ada tambahan aset dari penyitaan saham PT TRAM milik Heru Hidayat. Jika ditotal nilanya kurang lebih Rp325 miliar berarti nilai aset sitaan sudah tembus  Rp14 triliun," kata Febrie saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Nilai aset sitaan berasal dari perampasan aset-aset milik sembilan tersangka Asabri. Namun, nilai taksiran aset sitaan masih belum setara dengan perhitungan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp22,78 triliun.

Febrie mengatakan nilai aset masih pada angka taksasi (taksiran) sementara karena ada sejumlah aset milik tersangka dalam status blokir untuk disita, tetapi menunggu persetujuan pengadilan agar dapat dirampas negara.

Febrie menyebutkan ada aset tanah milik Benny Tjockro di wilayah Jakarta sekitar 300 hektare.

Selain itu, lanjut Febrie, ada sejumlah aset yang sudah disita tetapi belum selesai perhitungannya, seperti sejumlah aset kandungan tambang nikel milik Heru Hidayat.

Sebelumnya Febrie mengatakan penyidik terus memburu aset para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) di PT Asabri dengan berkonsentrasi pada aset kedua tersangka Benny Tjockrosaputro dan Heru Hidayat.

"Penyitaan aset para tersangka masih berjalan. Aset bertumpu banyak pada kedua orang ini, yakni Heru Hidayat dan Benny Tjockro sehingga konsentrasinya di situ," kata Febrie.

Untuk perkara Asabri ini, penyidik telah melimpahkan berkas tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti tujuh tersangka pada tanggal 28 Mei 2021. Tujuh berkas perkara tersebut, yakni Adam Rachmat Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, Hari Setiono, Lukman Purnomosidi, Jimmy Sutopo, dan Ilham W Siregar.

Sedangkan dua tersangka lain, yakni Benny Tjockro dan Heru Hidayat sedang dalam proses pemberkasan.

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka, yakni primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved