Minggu, 25 Juli 2021
  Bupati Kampar ; Jadikan Padi Kuning Kampar Varietas Unggul Nasional | Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling | Bupati Kampar Terima Rp 2,3 Milyar dari Pajak Tol Pekanbaru-Dumai | Catur Sugeng : Tingkatkan Pelayanan dan Jadi Tauladan bagi Masyarkat | Bupati Kampar: Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat | Bupati Kampar dampingi Kunjungan Wamen ATR/BPN RI
 
 
Kamis, 12/07/2021 - 17:53:16 WIB
Bupati Kampar ; Jadikan Padi Kuning Kampar Varietas Unggul Nasional
Senin, 09/07/2021 - 17:53:12 WIB
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Jumat, 06/07/2021 - 17:53:11 WIB
Bupati Kampar Terima Rp 2,3 Milyar dari Pajak Tol Pekanbaru-Dumai
Senin, 02/07/2021 - 17:53:10 WIB
Lantik 21 Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab Kampar
Catur Sugeng : Tingkatkan Pelayanan dan Jadi Tauladan bagi Masyarkat
Sabtu, 22/06/2021 - 17:53:21 WIB
Saksikan Penandatangan MOU Antara PT. BKSE dengan PT .BBG
Bupati Kampar: Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Jumat, 21/06/2021 - 17:53:28 WIB
Percepatan Perubahan Fungsi Kawasan HPK Menjadi APK
Bupati Kampar dampingi Kunjungan Wamen ATR/BPN RI
Selasa, 18/06/2021 - 17:53:26 WIB
Bupati Kampar Hadiri RUPS Bank Riau Kepri
 
Hukum
Menkumham: KUHP Warisan Belanda Banyak Menyimpang Asas Hukum Pidana

Hukum - ant/mn - Selasa, 15/06/2021 - 09:27:17 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. (ANTARA/Media Center Kemenkumham)
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" yang merupakan warisan Kolonial Belanda banyak menyimpang dari asas hukum pidana umum.

"KUHP warisan Kolonial Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Perkembangan ini, katanya, berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif terutama mengenai tiga permasalahan utama dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan Packer dalam "The Limits of The Criminal Sanctions".

Pertama, kata Menkumham, perumusan perbuatan yang dilarang, kedua perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan.

Skema pemidanaan konvensional selalu berfokus pada ketiga permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan sehingga pidana seolah-olah dipandang sebagai konsekuensi absolut sebagai cerminan dari asas "in cauda venemun".

Padahal, kata dia, sistem pemidanaan modern seharusnya selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana atau korban.

Ia mengatakan rancangan undang-undang (RUU) KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman Kolonial Hindia Belanda.

"Upaya rekodifikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie," katanya.

Prof J.E Sahetapy seorang pakar hukum Indonesia sering mengingatkan bahwa tidak ada satu pun KUHP yang resmi disahkan oleh legislatif dan eksekutif. Tidak ada terjemahan resmi KUHP dan masih terdapat ketidakjelasan KUHP terjemahan mana yang diberlakukan di Indonesia mengingat ada perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP merupakan sesuatu yang penting dan mendesak untuk segera disahkan.

"Sebab, hampir 76 tahun kita hidup dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti," kata dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved