Sabtu, 25 09 2021
  Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura | Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK | Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman | Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah | 29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III | Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
 
 
Selasa, 21/09/2021 - 15:21:00 WIB
Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura
Selasa, 21/09/2021 - 15:17:53 WIB
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK
Selasa, 21/09/2021 - 15:12:15 WIB
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Serang
Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman
Selasa, 21/09/2021 - 15:04:54 WIB
Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah
Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III
Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
Selasa, 21/09/2021 - 14:49:48 WIB
Pembelajaran Tatap Muka, Catur Tinjau SDN 006 Bangkinang Kota
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 05/05/2021 - 14:07:29 WIB
BNN Ungkap Tiga Sindikat Narkoba Internasional, Sita 581,31 Kg Sabu
Rabu, 05/05/2021 - 14:13:47 WIB
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Tuai Polemik
 
Hukum
KPK Sebut Tarif Untuk Jabatan Kades di Kabupaten Probolinggo Rp20 Juta

Hukum - ant/mn - Rabu, 01/09/2021 - 09:05:28 WIB
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARA FOTO/H
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif untuk menjadi pejabat kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sebesar Rp20 juta.

"Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa dini hari.

Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021.

Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat," kata dia.

Selain itu, ujar dia, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan Aminuddin (HA) selaku Anggota DPR RI yang juga suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput, dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

"Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui camat," kata Alex.

Ia mengatakan pada Jumat (27/8), 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantaraan Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan.

"Pertemuan tersebut di antaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho"im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta, sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta," ujar Alex.

Sedangkan untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, Muhammad Ridwan telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000 untuk diserahkan kepada Puput melalui Hasan.

Dalam kasus itu, KPK kemudian menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun 2021.

Sebagai penerima, yakni Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK), dan Muhammad Ridwan (MR).

Sedangkan sebagai pemberi sebanyak 18 orang yang akan menduduki pejabat kepala desa, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Khoim (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved