Sabtu, 25 09 2021
  Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura | Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK | Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman | Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah | 29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III | Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
 
 
Selasa, 21/09/2021 - 15:21:00 WIB
Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura
Selasa, 21/09/2021 - 15:17:53 WIB
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK
Selasa, 21/09/2021 - 15:12:15 WIB
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Serang
Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman
Selasa, 21/09/2021 - 15:04:54 WIB
Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah
Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III
Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
Selasa, 21/09/2021 - 14:49:48 WIB
Pembelajaran Tatap Muka, Catur Tinjau SDN 006 Bangkinang Kota
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 05/05/2021 - 14:07:29 WIB
BNN Ungkap Tiga Sindikat Narkoba Internasional, Sita 581,31 Kg Sabu
Rabu, 05/05/2021 - 14:13:47 WIB
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Tuai Polemik
 
Pemprov Riau
Sekdaprov Riau SF Hariyanto Hadiri Workshop Anti Korupsi Secara Virtual

Pemprov Riau - mc/mn - Selasa, 14/09/2021 - 14:27:22 WIB

Pekanbaru, Riausidik.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi menghadiri workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/9/2021).

Dibuka langsung oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi.

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan.

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved