Sabtu, 25 09 2021
  Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura | Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK | Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman | Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah | 29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III | Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
 
 
Selasa, 21/09/2021 - 15:21:00 WIB
Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura
Selasa, 21/09/2021 - 15:17:53 WIB
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK
Selasa, 21/09/2021 - 15:12:15 WIB
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Serang
Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman
Selasa, 21/09/2021 - 15:04:54 WIB
Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah
Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III
Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
Selasa, 21/09/2021 - 14:49:48 WIB
Pembelajaran Tatap Muka, Catur Tinjau SDN 006 Bangkinang Kota
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 05/05/2021 - 14:07:29 WIB
BNN Ungkap Tiga Sindikat Narkoba Internasional, Sita 581,31 Kg Sabu
Rabu, 05/05/2021 - 14:13:47 WIB
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Tuai Polemik
 
Hukum
BPK Paparkan Strategi Memberantas Korupsi Keuangan Negara

Hukum - ant/mn - Selasa, 14/09/2021 - 14:52:41 WIB
Tangkapan layar Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono dalam Workshop Anti Korupsi bertajuk “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” di Jakarta, Selasa (14/9/2021). (ANTARA/Sanya Dinda)
Jakarta, Riausidik.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan BPK turut dalam pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Jadi dengan melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mendalami hal tertentu, maka sebenarnya kita sedang mengakses sistem kontrol mana, risk assessment mana, dari sistem yang sedang berjalan ini, yang menemui kendala atau ada permasalahan,” kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam Workshop Anti Korupsi bertajuk “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan apabila pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut diintegrasikan, BPK dapat memproyeksikan risiko-risiko fraud atau proses yang menyimpang dari standar, pada masa yang akan datang.

Melalui pemeriksaan BPK, sistem kontrol internal yang lemah dalam suatu lembaga juga dapat terdeteksi. Selanjutnya BPK bisa memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem kontrol internal tersebut.

BPK pun dapat menindaklanjuti deteksi tersebut dengan melakukan pemeriksaan investigatif, baik berdasarkan inisiatif BPK, maupun permintaan aparat penegak hukum.

“Kita juga berperan dalam proses penyidikan, penuntutan yang sifatnya represif, yaitu dengan perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di persidangan. Ini biasanya permintaan dari aparat penegak hukum yang merupakan tindak lanjut dari investigasi di BPK atau aparat penegak hukum,” kata Agus.

Ia menjelaskan kerugian negara yang dapat dihitung BPK harus bersifat nyata dan pasti, seperti pengurangan aset, kas, atau surat berharga negara. BPK tidak dapat menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh kerusakan hutan di Riau atau penambangan di Papua.

“Karena standar kerugian negara itu harus nyata dan pasti dengan standarisasi proses pengukuran dan penilaian yang cukup standarnya. Karena itu, kita tidak bisa menyelesaikan itu yang karena UU atau pun pengaturannya belum ada sampai sekarang ini,” ujar Agus. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved