Sabtu, 25 09 2021
  Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura | Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK | Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman | Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah | 29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III | Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
 
 
Selasa, 21/09/2021 - 15:21:00 WIB
Waka Polri Kunjungi Gerai Vaksinasi Presisi di Jayapura
Selasa, 21/09/2021 - 15:17:53 WIB
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK
Selasa, 21/09/2021 - 15:12:15 WIB
Tinjau Vaksinasi Pelajar di Serang
Presiden: Segera Selesaikan Agar PTM Berjalan Aman
Selasa, 21/09/2021 - 15:04:54 WIB
Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Berikut Wilayah PPKM Level 4, 3, dan 2, di Dua Wilayah
Selasa, 21/09/2021 - 14:55:32 WIB
29 Tempat Usaha dan 17 Warga Disanksi Selama PPKM Level III
Selasa, 21/09/2021 - 14:53:29 WIB
Wali Kota Pekanbaru Ajak Semua Pihak Waspadai Bahaya Narkoba
Selasa, 21/09/2021 - 14:49:48 WIB
Pembelajaran Tatap Muka, Catur Tinjau SDN 006 Bangkinang Kota
Kamis, 29/07/2021 - 20:02:47 WIB
Kepada Mahasiswa Dalam Menghadapi Zaman
Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan
Kamis, 29/04/2021 - 22:27:28 WIB
KPK Konfirmasi Anak Nurdin Abdullah Soal Pembelian Aset oleh Ayahnya
Selasa, 03/08/2021 - 12:46:26 WIB
Dengan Beberapa Penyesuaian
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Level 4
Kamis, 29/07/2021 - 20:25:01 WIB
Ke Rutan Bandarlampung
KPK Eksekusi Dua Mantan Pejabat Lampung Selatan
Kamis, 29/07/2021 - 20:28:34 WIB
Kejar Agar Level PPKM Turun
Kapolri Sigit Ingatkan Komunitas Pasar Patuhi Prokes
Rabu, 05/05/2021 - 14:07:29 WIB
BNN Ungkap Tiga Sindikat Narkoba Internasional, Sita 581,31 Kg Sabu
Rabu, 05/05/2021 - 14:13:47 WIB
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Tuai Polemik
 
Hukum
KPK Dalami Pengaturan Kontraktor Dimenangkan Proyek di Banjarnegara

Hukum - ant/mn - Selasa, 14/09/2021 - 14:55:56 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK/am.
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengaturan para kontraktror yang akan dimenangkan dalam proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 2017-2018.

Untuk mendalami, KPK pada Senin (13/9) memeriksa Zaenal Arifin selaku Direktur PT Anugrah Setya Buana sebagai saksi untuk tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) orang kepercayaan Budhi dalam penyidikan dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dugaan adanya pengaturan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sampai 2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain Zaenal, KPK memeriksa seorang saksi lainnya, yaitu Aji Purnomo selaku Komisaris Utama PT Hikmah Kurnia/sebagai Site Manager PT Hikmah pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala ruas Jalan Wanasari-Batas Kabupaten Kebumen Tahun 2017.

"Dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan beberapa paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara atas perintah tersangka BS secara langsung maupun melalui tersangka KA," ucap Ali.

Pemeriksaan dua saksi tersebut dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

KPK telah mengumumkan Budhi dan Kedy sebagai tersangka pada Jumat (3/9).

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Rejo.

Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved