Rabu, 01 Desember 2021
  KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor | Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI | Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance | Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan | Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga | Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
 
 
Selasa, 30/11/2021 - 10:36:50 WIB
KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor
Selasa, 30/11/2021 - 10:12:28 WIB
Didampingi Sekdaprov. Riau
Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI
Selasa, 30/11/2021 - 10:00:29 WIB
SF Haryanto Hadiri KI Riau Award 2021
Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance
Selasa, 30/11/2021 - 09:46:47 WIB
Jawab Konfrimasi Dua Proyek Mahato-Manggala
Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan
Jumat, 26/11/2021 - 09:41:41 WIB
Wajudkan Aspirasi Masyarakat di Dapil-nya
Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga
Kamis, 25/11/2021 - 11:45:50 WIB
Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
Kamis, 25/11/2021 - 11:41:37 WIB
Kapolri Perintahkan Jajaran Fokus Cegah Lonjakan COVID-19 di Akhir Tahun
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Jumat, 23/08/2019 - 13:16:50 WIB
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Indonesia Sisakan Empat Wakil di Perempat Final
 
Rohul
Yayasan LBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu Selenggarakan Penyuluhan Hukum
Dr. Elviriadi: Penerapan UU No 32 Tahun 1999 Terkesan Pukul Rata

Rohul - Laporan: Dasopang - Sabtu, 16/10/2021 - 08:04:18 WIB

Rokan Hulu, RiauSidik.com - Minimnya pemahaman masyarakat Rokan Hulu tentang hukum menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik praktisi Hukum, LSM maupun Ormas lainnya.

Inisiatif Ketua DPD Lembaga Pemberantas Korupsi ( LPK ) pak Miswan, mengajak Pakar Lingkungan Hidup Dr. Elviriadi M.Si turun gunung dari Pekanbaru ke Rohul meninjau Abrasi di aliran Sungai Batang Lubu dan Sungai Dua kemaren, dimanfaatkan ketua Yayasan LBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu Andri SH, menyelenggarakan Penyuluhan Hukum di dua tempat dalam sehari, yakni desa Sialang Jaya kecamatan Rambah dan kantor Camat Rambah Hilir, Jum"at 15/10/2021.

Sekira pukul 09.00 Wib, kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Balai Desa Sialang Jaya, tampak hadir Sekdes Sialang Jaya Muhammad Ain, Perangkat desa, BPD, LKMD,Tokoh adat,Tokoh agama, perwakilan pemuda.

Ketua Yayasan LBH Sahabat Keadilan Rohul Andri SH bertindak sebagai Moderator, Dosen Fakultas Hukum UPP Dani SH M.Kn sebagai Nara Sumber No 5 tahun 1960 tentang Pertanahan, Pakar Lingkungan Hidup sekaligus Motivator, Dr. Elviriadi M.Si didampingi Loyer mengurai Polemik Pembakaran hutan dan lahan.

Dalam uraiannya, Dr. Elviriadi menyayangkan penerapan penegak hukum tentang Undang-undang no 32 tahun 1999 terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terkesan pukul rata. Dimana, aparat penegak hukum terkesan mengabaikan Makna dan Historis Kearifan Lokal, terkesan bersikap menyamaratakan  penerapan hukum terhadap perorangan dengan Corporasi, tuturnya.

" Semestinya kesempatan berusaha dalam membuka lahan bagi rakyat kecil tetap diberikan dengan ketentuan yang mengacu pada Kearifan Lokal, bukan disamaratakan dengan Corporasi yang datang semata menimba kekayaan di Negri Seribu Suluk ini" tegasnya.

Bila hal ini berlanjut terus, maka rakyat kecil akan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi, untuk itu, mari bergandeng tangan mencari solusi dan berkoordinasi dengan semua pihak, demi menumbuh kembangkan kembali semangat berusaha dikalangan rakyat kecil, imbuhnya.

Lanjut Dosen Amdal UIN SUSKA itu, turunan Undang-undang no 32 itu, memberi ruang untuk melakukan kearifan lokal, namun belum ada muncul tokoh, ahli ataupun pakar yang membidangi hal itu untuk mengajak berdiskusi dengan aparat penegak hukum, sehingga rakyat kecil terlihat sangat berputus asa dalam hal ini, sambungnya.

"Hari ini saya datang menggugah masyarakat untuk membuka gembok Trauma yang terpatri beberapa tahun belakangan ini pada rakyat kesil, mari kita bangun kembali budaya gotong-royong dalam mengahadapi setiap kendala besar dimasyarakat" ajaknya.

Pada sesi tanya jawab, tokoh masyarakat  Haji Alimudin Daulay menjelaskan pengalaman pribadinya dalam membuka lahan pertanian,  apapun jenis tanaman rakyat itu, bila sampah lahannya tidak dibakar, maka tanamannya tidak akan tumbuh subur, tidaklah benar lebih pembusukan kayu lebih subur dari abu pembakaran, rincinya yang diamini seluruh peserta penyuluhan.

Selain itu, Sosialisasi tentang pendaftaran lahan juga dibahas, baik ke BPN maupun tingkat pemerintahan desa, Dosen fakultas hukum UPP Dani menerangkan manfaat dan mudarat penfaftaran tanah milik warga, hingga menerangkan pendirian Badan Hukum bentuk Yayasan pada sesi tanya jawab dengan ibu ketua BPD Sialang Jaya.

Penyuluhan berakhir pukul 11.00 Wib, dilaksanakan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dalam situasi aman dan tertib.

Sorenya sekira pukul 15.00 Wib, Penyuluhan yang juga diinisiasi Yayasan LBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu dilanjutkan di Aula kantor Camat Rambah Hilir dengan Tema yang serupa, tetap dilakukan dalam Prokes, situasi aman dan terkendali. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved