Rabu, 01 Desember 2021
  KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor | Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI | Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance | Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan | Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga | Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
 
 
Selasa, 30/11/2021 - 10:36:50 WIB
KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor
Selasa, 30/11/2021 - 10:12:28 WIB
Didampingi Sekdaprov. Riau
Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI
Selasa, 30/11/2021 - 10:00:29 WIB
SF Haryanto Hadiri KI Riau Award 2021
Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance
Selasa, 30/11/2021 - 09:46:47 WIB
Jawab Konfrimasi Dua Proyek Mahato-Manggala
Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan
Jumat, 26/11/2021 - 09:41:41 WIB
Wajudkan Aspirasi Masyarakat di Dapil-nya
Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga
Kamis, 25/11/2021 - 11:45:50 WIB
Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
Kamis, 25/11/2021 - 11:41:37 WIB
Kapolri Perintahkan Jajaran Fokus Cegah Lonjakan COVID-19 di Akhir Tahun
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Jumat, 23/08/2019 - 13:16:50 WIB
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Indonesia Sisakan Empat Wakil di Perempat Final
 
Hukum
Hakim Banding Menilai Vonis Edhy Prabowo Tak Cerminkan Keadilan

Hukum - ant/mn - Jumat, 12/11/2021 - 08:23:38 WIB
Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.
Jakarta, Riausidik.com - Hakim banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menilai hukuman pengadilan tingkat pertama bagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga memutuskan menjatuhkan pidana penjara lebih berat.

"Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditangani secara ekstra dan luar biasa," demikian termuat dalam putusan Edhy Prabowo di laman Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta, Kamis.

Majelis banding di PT DKI Jakarta memperberat vonis pidana bagi Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara.

Putusan di tingkat banding itu dijatuhkan pada 21 Oktober 2021 oleh Haryono selaku hakim ketua majelis dan Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik serta Anton Saragih masing-masing sebagai hakim anggota.

Putusan banding itu lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subisider 6 bulan kurungan, dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara.

"Terlebih lagi terdakwa adalah seorang menteri yang membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya berbuat hal yang menyimpang dan tidak jujur," kata hakim dalam putusan tersebut.

Edhy dinilai telah merusak tatanan kerja yang selama ini ada, berlaku, dan terpelihara dengan baik.

"Terdakwa telah menabrak aturan atau tatanan prosedur yang ada di kementeriannya sendiri," ujar hakim.

Sejumlah hal lain yang memberatkan menurut hakim banding adalah tipikor digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

"Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi konvensi anti korupsi dengan UU No 7 Tahun 2006 artinya korupsi yang hanya diperangi dan menjadi musuh bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi musuh seluruh umat manusia," demikian disebutkan hakim.

Selain itu hakim banding juga menilai tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi dapat meruntuhkan sendi-sendi kedaulatan negara karena sebagai seorang menteri yang merupakan pembantu presiden, sudah seharusnya memahami ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

"Kekayaan alam tidaklah bisa dengan mudahnya dapat dieksploitasi untuk kepentingan orang," kata hakim.

Terhadap vonis PT DKI Jakarta tersebut, KPK menyatakan sepenuh menjadi kewenangan majelis hakim.

"Kami melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan 77 ribu dolar AS.

"Hal tersebut penting sebagai bagian dari "asset recovery" yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Dalam upaya banding tersebut, Ali menyebut yang mengajukan upaya hukum banding adalah Edhy Prabowo, bukan KPK.

"Saat ini KPK tentu menunggu sikap dari terdakwa atas putusan tersebut. Dalam prosesnya KPK telah menyiapkan memori kontra bandingnya," kata Ali pula.

JPU KPK memang "hanya" menuntut Edhy Prabowo untuk divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved