Rabu, 01 Desember 2021
  KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor | Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI | Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance | Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan | Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga | Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
 
 
Selasa, 30/11/2021 - 10:36:50 WIB
KPK Limpahkan Berkas Perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor
Selasa, 30/11/2021 - 10:12:28 WIB
Didampingi Sekdaprov. Riau
Gubri Hadiri Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 Oleh Presiden RI
Selasa, 30/11/2021 - 10:00:29 WIB
SF Haryanto Hadiri KI Riau Award 2021
Sekdaprov: Keterbukaan Informasi Publik Sangat Penting Wujudkan Good Governance
Selasa, 30/11/2021 - 09:46:47 WIB
Jawab Konfrimasi Dua Proyek Mahato-Manggala
Wakil Ketua DPRD Riau Poti Minta BPK Riau Turun Audit Lapangan
Jumat, 26/11/2021 - 09:41:41 WIB
Wajudkan Aspirasi Masyarakat di Dapil-nya
Sozifao Hia Segera Serahterimakah 1 Unit Ambulance kepada Warga
Kamis, 25/11/2021 - 11:45:50 WIB
Mabes Polri Kirimkan Bantuan Helikopter Atasi Pembalakan Liar Riau
Kamis, 25/11/2021 - 11:41:37 WIB
Kapolri Perintahkan Jajaran Fokus Cegah Lonjakan COVID-19 di Akhir Tahun
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Jumat, 23/08/2019 - 13:16:50 WIB
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019
Indonesia Sisakan Empat Wakil di Perempat Final
 
Pemprov Riau
Rugikan Negara Rp8 Miliar
Kejati Riau Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek RSUD Bangkinang

Pemprov Riau - lip/mn - Rabu, 17/11/2021 - 11:30:31 WIB
Tersangka korupsi RSUD Bangkinang (pakai rompi oranye) saat menunggu petugas Kejati Riau untuk dibawa ke mobil tahanan. [Liputan6.com/nt]
Pekanbaru, Riausidik.com - Penyidik Pidana Khusus Kejati Riau menahan RHA dan My. Keduanya merupakan tersangka korupsi pembangunan ruangan instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang.

Keduanya sebelum ditahan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejati Riau. Mengingat ancaman pidananya lima tahun penjara dan merupakan hak penyidik, keduanya langsung ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru.

My dalam proyek bernilai Rp46 miliar pada tahun 2019 ini merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara tersangka kedua merupakan leader manajemen konstruksi.

Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Trijoko, perbuatan keduanya dalam korupsi RSUD Bangkinang telah merugikan negara Rp8 miliar lebih. Keduanya diduga tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga bangunan itu tidak selesai.

"Pembangunan ruangan inap di RSUD ini merupakan tahap ketiga," kata Trijoko didampingi Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto.

Pantauan di Kejati, keduanya keluar dari ruangan pemeriksaan pada Kamis malam, 12 November 2021, sekitar pukul 18.30 WIB. Keduanya mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan korupsi.

Tidak ada komentar dari keduanya kepada wartawan saat digelandang petugas Kejati Riau. Keduanya hanya berjalan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan Sialang Bungkuk.

Trijoko menjelaskan, pembangunan RSUD Bangkinang dilaksanakan PT GUA selaku pemenang lelang. Perusahaan ini diduga pinjam bendera untuk mendapatkan proyek tersebut.

Adapun selaku manajemen konstruksi dilaksanakan oleh PT FNK. Sesuai kontrak, proyek dimulai pada 17 Mei 2019 dan berakhir pada 22 Desember 2021.

Hingga tanggal itu, pekerjaan tidak selesai sehingga dilakukan adendum selama 90 hari kalender atau sampai 22 Maret 2020.

"Namun pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan," kata Trijoko.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli fisik, terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Di antaranya kamar mandi, lift, dan beberapa ruangan lainnya.

"Banyak pekerjaan tidak sesuai spek dan banyak yang tidak terpasang," kata Trijoko.

Hingga kini, bangunan di Jalan Lingkar Bangkinang itu tidak bisa dipakai masyarakat. Selain belum serah terima, bangunan tidak mampu dikerjakan oleh kontraktor.

"Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari BPKP diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp8.045.031.044,14," kata Trijoko. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved