Senin, 08 08 2022
  Penyidik Bareskrim Polri Periksa Empat Tersangka ACT Siang Ini | Kafilah Rohil Lolos ke Babak Final Untuk Cabang Syarhil Qur"an | Menkopolhukam: Penanggulangan Karhutla Berjalan Baik | Pj Wali Kota Lantik Ketua dan Pengurus PWRI Pekanbaru | Pj Wali Kota Pekanbaru Lantik dan Kukuhkan Nelfiyona Sebagai Pustakawan Ahli Utama | Yasonna Laoly: Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024
 
 
Jumat, 29/07/2022 - 07:55:38 WIB
Penyidik Bareskrim Polri Periksa Empat Tersangka ACT Siang Ini
Jumat, 29/07/2022 - 07:51:31 WIB
Kafilah Rohil Lolos ke Babak Final Untuk Cabang Syarhil Qur"an
Jumat, 29/07/2022 - 07:42:29 WIB
Menkopolhukam: Penanggulangan Karhutla Berjalan Baik
Jumat, 29/07/2022 - 07:38:44 WIB
Masa Bakti 2022-2027
Pj Wali Kota Lantik Ketua dan Pengurus PWRI Pekanbaru
Jumat, 29/07/2022 - 07:33:47 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Lantik dan Kukuhkan Nelfiyona Sebagai Pustakawan Ahli Utama
Jumat, 29/07/2022 - 07:20:18 WIB
Buka Rakorbidnas Badan Hukum PDIP
Yasonna Laoly: Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024
Rabu, 27/07/2022 - 12:39:52 WIB
Di Bagansiapiapi
Gubernur Riau Resmi Buka Perhelatan MTQ XL Tingkat Provinsi Riau
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
 
Hukum
Selama 2021
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara/Daerah Rp35,9 Triliun

Hukum - ant/mn - Rabu, 29/12/2021 - 21:20:47 WIB
Tangkapan layar-Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers capaian kinerja KPK 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/12/2021). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara maupun daerah senilai Rp35.965.210.077.508 selama 2021.

"Capaian penyelamatan keuangan negara maupun keuangan daerah tahun 2021 totalnya adalah sejumlah Rp35.965.210.077.508. Total dari Rp35 triliun sekian tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers capaian kinerja KPK 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Pertama, piutang pajak daerah (PAD) yang berpotensi tidak tertagih sejumlah Rp4.952.126.642.195.

Kedua, pensertifikatan aset sejumlah Rp11.222.298.928.435.

"Itu dari sisi pensertifikatan aset yang sebelumnya tidak disertifikatkan, kenapa diklaim karena memang sebelumnya tidak disertifikatkan berpotensi untuk kemudian bisa hilang atau termanfaatkan oleh orang lain," ujar Ghufron.

Ketiga, penyelamatan aset (pemulihan/penertiban aset daerah) sejumlah Rp10.318.185.982.907.

Keempat, penyelamatan aset daerah yang bersumber dari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (fasilitas sosial-fasilitas umum) sejumlah Rp9.472.598.523.971.

"Ada banyak aset-aset perumahan misalnya berupa jalan atau sarana olahraga tempat sosial yang kemudian selama ini tidak disertifikatkan atas nama aset daerah kami membantu menyelamatkan," kata Ghufron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perihal upaya lembaganya dalam mendorong penyelamatan keuangan negara dan/atau keuangan daerah, yaitu mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada masing-masing pemda agar melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah, rapat koordinasi sertifikasi dan penertiban aset dengan melibatkan pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, audiensi dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait kerja sama penyelesaian aset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak, melakukan monitoring penagihan piutang pajak daerah kepada seluruh pemda, dan menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak segera setelah penyelenggara negara tidak lagi menjabat.

"Misalnya, beberapa aset mobil aset peralatan elektronik maupun rumah dinas," tuturnya.

KPK juga terus mendorong peningkatan "Monitoring Center for Prevention" (MCP) oleh pemerintah daerah dengan delapan area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved