Senin, 08 08 2022
  Penyidik Bareskrim Polri Periksa Empat Tersangka ACT Siang Ini | Kafilah Rohil Lolos ke Babak Final Untuk Cabang Syarhil Qur"an | Menkopolhukam: Penanggulangan Karhutla Berjalan Baik | Pj Wali Kota Lantik Ketua dan Pengurus PWRI Pekanbaru | Pj Wali Kota Pekanbaru Lantik dan Kukuhkan Nelfiyona Sebagai Pustakawan Ahli Utama | Yasonna Laoly: Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024
 
 
Jumat, 29/07/2022 - 07:55:38 WIB
Penyidik Bareskrim Polri Periksa Empat Tersangka ACT Siang Ini
Jumat, 29/07/2022 - 07:51:31 WIB
Kafilah Rohil Lolos ke Babak Final Untuk Cabang Syarhil Qur"an
Jumat, 29/07/2022 - 07:42:29 WIB
Menkopolhukam: Penanggulangan Karhutla Berjalan Baik
Jumat, 29/07/2022 - 07:38:44 WIB
Masa Bakti 2022-2027
Pj Wali Kota Lantik Ketua dan Pengurus PWRI Pekanbaru
Jumat, 29/07/2022 - 07:33:47 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Lantik dan Kukuhkan Nelfiyona Sebagai Pustakawan Ahli Utama
Jumat, 29/07/2022 - 07:20:18 WIB
Buka Rakorbidnas Badan Hukum PDIP
Yasonna Laoly: Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024
Rabu, 27/07/2022 - 12:39:52 WIB
Di Bagansiapiapi
Gubernur Riau Resmi Buka Perhelatan MTQ XL Tingkat Provinsi Riau
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Sabtu, 15/02/2020 - 10:05:33 WIB
AHY Beri Sinyal Usung Kader di Pilkada Riau
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
 
Nasional
Presiden Perintahkan Jajarannya Penuhi Kebutuhan Energi Dalam Negeri

Nasional - FID/UN - Selasa, 04/01/2022 - 18:54:59 WIB
Presiden Jokowi. [set]
Jakarta, Riausidik.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah amanat konstitusi.

“Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Presiden dalam pernyataannya, Senin (03/02/2021).

Mengenai pasokan batu bara, presiden memerintahkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Presiden mengingatkan, sudah ada domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Hal ini mutlak dan jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun.

“Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor tapi juga pencabutan izin usahanya,” tegasnya.

Kemudian, terkait pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Presiden juga meminta produsen LNG, baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu.

“Selain itu, saya perintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN untuk mencari solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan minyak goreng, Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Seperti diketahui, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil di pasar ekspor sedang tinggi.

“Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali,” tandasnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved