Minggu, 02 Oktober 2022
  Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru | KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E | Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual | Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau | Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global | Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
 
 
Sabtu, 24/09/2022 - 09:07:33 WIB
Bersama Ephorus BNKP
Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru
Kamis, 15/09/2022 - 07:00:05 WIB
KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E
Kamis, 15/09/2022 - 06:52:51 WIB
Bersama Menhan Prabowo
Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual
Kamis, 15/09/2022 - 06:45:14 WIB
Hari Kedua di Provinsi Maluku
Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau
Kamis, 15/09/2022 - 06:37:52 WIB
Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global
Kamis, 15/09/2022 - 06:32:24 WIB
Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
Kamis, 15/09/2022 - 06:26:10 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Akan Panggil Lagi Kontraktor IPAL
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
Kamis, 29/04/2021 - 22:24:02 WIB
Erick Thohir Targetkan 10 BUMN Melantai di Bursa Hingga 2023
 
Ekonomi
Pemerintah Resmi Naikkan Tarif PPN jadi 11 Persen

Ekonomi - Ant/mn - Jumat, 01/04/2022 - 13:15:44 WIB
Illustrasi. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai hari ini yaitu 1 April 2022 yang merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal dan berkelanjutan,” demikian keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat.

Kemenkeu merinci beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan gula konsumsi.

Kemudian juga jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum dan jasa tenaga kerja.

Selanjutnya, vaksin, buku pelajaran, kitab suci, air bersih yang termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap serta listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA.

Tak hanya itu, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional juga mendapat fasilitas bebas PPN.

Fasilitas bebas PPN turut diberikan untuk mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah dan bahan baku kerajinan perak.

Minyak bumi, gas bumi atau gas melalui pipa, LNG dan CNG serta panas bumi, emas batangan dan emas granula maupun senjata atau alutsista dan alat foto udara pun diberikan fasilitas bebas PPN.

Sementara barang dan jasa yang tetap tidak dikenakan PPN meliputi barang yang merupakan objek pajak daerah yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

Selanjutnya, jasa yang merupakan objek pajak daerah yakni jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering.

Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, surat berharga serta jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah juga tidak dikenakan PPN.

Penyesuaian tarif PPN ini juga dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15 persen menjadi 5 persen.

Pemerintah turut membebaskan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta, memberikan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen.

“Layanan restitusi PPN dipercepat sampai Rp5 miliar juga tetap diberikan,” tulis Kemenkeu.

Pemerintah akan tetap melanjutkan dan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus kondisi perekonomian nasional melalui APBN.

Pemerintah pun berkomitmen terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi serta membantu kelompok rentan dan tidak mampu.

Upaya ini juga untuk mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan seperti e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund dan e-Nofa Online. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved