Pekanbaru, Riausidik.com - Dua tahun berturut-turut yakni 2021 dan 2022, Proyek Preservasi Jalan MA. Lembu - Bts Sumbar, negara harus menggelontorkan dana tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 100 milyar lebih. Sejumlah kalangan menyoroti, pelaksanaan proyek melalui Kementerian PUPR itu yang sifatnya berturut-turut akan memicu rawan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.
Tidak saja itu, dari hasil investigasi Tim Lsm Gerhana bersama media, dilokasi hasil pekerjaan pihak rekanan ditemukan belum usia layak rusak. Ironisnya keburu ditempel dengan paket pekerjaan yang baru, kata lain overlay titik pekerjaan. Melihat kondisi ini, Lsm memutuskan melaporkannya Minggu depan kepada Presiden Jokowi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Benar, Minggu depan kita laporan proyek tersebut kepada Presiden Jokowi dan KPK, dengan sejumlah dokumen penting seperti foto-foto proyek, termasuk bestek kedua paket proyek," kata Ketua Harian DPN-GERHANA (Dewan Pimpinan Nasional - Gerakan Himpunan Anak Nusantara), Ir. Tommy FM, SH. S.Kom, kepada Riausidik.com, Senin (09/5/2022) siang, di salah satu tempat di Pekanbaru-Riau.
Dikatakan Tommy, bagaimana kita melihat mutu pekerjaan sebelumnya jika keburu dikerjakan (ditempel) dengan paket pekerjaan yang baru. Ini modus baru di Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan Basoeki Hadimoeljono, sorotnya.
Dijelaskan Tommy, pada tahun 2021 silam Kementerian PUPR melalui Bina Marga mengkuncurkan dana untuk proyek Preservasi Jala MA. Lembu - Bts Sumbar dengan nilai Rp 37 milyar lebih. Ironisnya pada tahun 2022 ini Kementerian PUPR kembali menggelontorkan dana untuk jalan yang sama (proyek Preservasi Jala MA. Lembu - Bts Sumbar) dengan nilai kontrak lebih tinggi yakni sebesar Rp 71 milyar lebih. Ini ada apa,?" tanya Tommy heran.
"Tujuan laporan kita adalah meminta kepada KPK nantinya melakukan pemeriksaan dengan menggandeng BPK RI, untuk audit investigasi lapangan. Sebab kuat dugaan kita terjadi penyimpangan skala besar dan berjemaah dalam pekerjaan dua proyek raksasa ini di Riau," pinta Tommy yang mengaku pada hari Sabtu sudah berada di Jakarta.
Herison Menjereng selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Riauu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Riausidik.com saat mencoba melakukan konfirmasi perihal kedua proyek diatas, namun sayangnya telepon saat dihubungi dalam keadaan tidak aktif. Hingga turunnya berita ini belum mendapat tanggapan resmi dari pejabat bersangkutan diatas.
Untuk diketahui, dua proyek preservasi diatas yakni pada tahun 2021 proyek Preservasi Jala MA. Lembu - Bts Sumbar, dimenangkan oleh perusahaan bernama PT. Donny Putra Mandiri, memiliki NPWP 73.650.701.3-216.000, dengan nilai kontrak Rp 37.2 milyar lebih.
Kemudian pada tahun 2022 kembali dinggarkan pada jalan yang sama yakni proyek Preservasi Jala MA. Lembu - Bts Sumbar, dimenangkan oleh perusahaan bernama PT. Putra Hari Mandiri, memiliki NPWP 02.202.089.5-218.000, dengan nilai kontrak Rp 71.5 milyar lebih.
Untuk proses tender proyek 2022 diatas, dari 74 peserta lelang, tahapan dari evaluasi teknis hingga evaluasi harga, muncul hanya tiga nama perusahaan yakni PT. Putra Hari Mandiri, PT. Hasrat Tata Jaya dan PT Triva Abadi, Namun pada seleksi pemenang hingga pemenang berkontrak (tanda berbintang emas) tinggal satu muncul nama yakni PT. Putra Hari Mandiri.
Gubernur Riau Minta Proyek Kementerian PUPR BermutuKita ketahui, diberbagai kesempatan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, tepatnya pada saat pertemuan Komisi V DPR RI, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (11/10/2021) lalui, yang diketuai oleh Syarief Abdullah Alkadrie, selain mengusulkan sejumlah proyek strategis, Gubri juga meminta setiap proyek kementerian PUPR di Riau agar bermutu dengan pengawasan yang ketat.
"Anggaran dari pusat ini cukup besar, maka perlu pengawasan yang ketat agar tepat guna untuk masyarakat riau kita," kata Gubri kala itu. ***
Editor: Wenny
