Minggu, 02 Oktober 2022
  Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru | KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E | Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual | Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau | Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global | Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
 
 
Sabtu, 24/09/2022 - 09:07:33 WIB
Bersama Ephorus BNKP
Menteri Yasonna H Laoly Akan Meletakan Batu Pertama BNKP Kota Pekanbaru
Kamis, 15/09/2022 - 07:00:05 WIB
KPK Nyatakan Tak Benar Anies Baswedan Tersangka Kasus Formula E
Kamis, 15/09/2022 - 06:52:51 WIB
Bersama Menhan Prabowo
Presiden Jokowi Tinjau Penyerahan Motor di Kodim 1503/Tual
Kamis, 15/09/2022 - 06:45:14 WIB
Hari Kedua di Provinsi Maluku
Presiden Akan Bagikan Bansos hingga Bertemu Peternak Kerbau
Kamis, 15/09/2022 - 06:37:52 WIB
Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global
Kamis, 15/09/2022 - 06:32:24 WIB
Pemcam Binawidya Siap Sukseskan Vaksinasi Merdeka
Kamis, 15/09/2022 - 06:26:10 WIB
Pj Wali Kota Pekanbaru Akan Panggil Lagi Kontraktor IPAL
Senin, 21/09/2020 - 21:38:12 WIB
Dengan Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum Covid-19
KPU: Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020
Senin, 24/02/2020 - 13:14:16 WIB
Dua TPS di Riau Tidak Terdata di Google Map
Rabu, 18/03/2020 - 09:52:22 WIB
Sesuai Jadwal
Menko Polhukam Pastikan Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan
Jumat, 11/09/2020 - 21:03:09 WIB
PSI minta KPU hapus larangan iklan kampanye pilkada di Medsos
Rabu, 05/05/2021 - 13:59:28 WIB
Presiden Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Selasa, 01/06/2021 - 09:04:43 WIB
Pertamina Akan Rekrut Seluruh Pekerja Blok Rokan
Kamis, 29/04/2021 - 22:24:02 WIB
Erick Thohir Targetkan 10 BUMN Melantai di Bursa Hingga 2023
 
Hukum
Tim Kejagung Tangkap Terpidana Proyek Gedung DPRD Madiun di Mataram

Hukum - ant/mn - Kamis, 01/09/2022 - 13:17:57 WIB
Jaksa yang tergabung dalam Tim Tabur Kejagung dalam kegiatan penangkapan buronan terpidana Moh Shonhaji (kiri) di rumahnya di Mataram, NTB, Rabu malam (31/8/2022). (ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung)
Mataram, Riausidik.com - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung menangkap terpidana perkara korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, Moh Shonhaji di wilayah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung I Ketut Sumedana melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Kamis, menjelaskan, Moh Shonhaji yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) asal Kejati Jawa Timur ini ditangkap tim tabur pada Rabu malam (31/8), sekitar pukul 20.30 wita.

"Yang bersangkutan ditangkap di salah satu rumah di Perum Griya Pesona Rinjani, Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram," kata Sumedana.

Moh Shonhaji, pria asal Surabaya, Jawa Timur, berusia 47 tahun, ini tercatat sebagai narapidana perkara korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017.

Dalam putusan majelis hakim, jelas Sumedana, Moh Shonhaji terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek fisik yang telah merugikan negara senilai Rp1,065 miliar.

"Terpidana dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Sumedana yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejari Mataram.

Selain pidana, Shonhaji turut dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp312 juta subsider 3 tahun penjara.

Shonhaji dalam putusan majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

"Shonhaji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap dia.

Lebih lanjut, Sumedana mengungkapkan bahwa Shonhaji masuk dalam DPO Kejati Jawa Timur karena tidak memenuhi panggilan secara patut untuk proses eksekusi penahanan sesuai putusan hakim.

Status DPO kejaksaan Shonhaji kemudian terbit terhitung sejak putusan pengadilan berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved