Bagansiapiapi, Riausidik.com - Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang dipimpin oleh bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, S.IP, M.Si.

Adapun program yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Rokan Hilir seperti pembangunan infrastruktur jembatan Sintong di kecamatan Tanah Putih.

Untuk pembangunan jembatan Sintong ini pemerintah kabupaten Rokan Hilir telah mengkuncurkan 54 miliyar anggaran yang bersumber dari APBD Rokan Hilir tahun 2023.

Adapun panjang dan lebar jembatan Sintong ini kurang lebih 180 x 7 meter.

Tujuan pemerintah kabupaten Rokan Hilir membangun jembatan Sintong ini guna membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Diketahui selama ini wilayah tersebut merupakan wilayah yang terisolir dan sulit untuk dijangkau karena minimnya infrastruktur baik jalan maupun jembatan. Bahkan untuk mengeluarkan hasil pertanian saja itu hanya bisa dilalui dengan menggunakan sampan atau pompong.

Tentunya dengan dibangunnya jembatan Sintong ini dapat mempercepat jarak tempuh dari kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ke desa Kulim Kota Duri, kabupaten Bengkalis dan bertujuan untuk memajukan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, S.IP., M.Si menyampaikan, berdasarkan penghitungan pihaknya, bahwa Jalan di Rokan Hilir yang perlu di bangun itu sepanjang 4.232 meter.

Untuk pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Rokan Hilir selaku kepala daerah Ia mengharapkan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajarannya karena masih banyak tugas dan tanggung jawab menanti sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

” Penyusunan APBD harus betul dan sesuai keinginan masyarakat, apa yang sifatnya prioritas bagi masyarakat ini yang harus kita kejar dan masukkan dalam pembangunan,” kata Bupati Rohil, belum lama ini.

Selain itu, Bupati Afrizal Sintong juga berharap adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi Riau dan pemerintah pusat. Sehingga mana yang jadi kewenangan masing-masing untuk dapat dilaksanakan dalam rangka untuk kemajuan pembangunan di daerah.

” Kami selaku kepala daerah pada intinya ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. meskipun dengan segala keterbatasannya anggaran yang ada, pemerintah kita tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku,” Tandasnya. *** (Advetorial)