Satker PJN II Riau Bayar Termen Tidak Sesuai Bobot Pekerjaan

Wakil Ketua DPRD Riau Minta Menteri PUPR Evaluasi PPK 2.2 Hermi

Inilah foto proyek bobot pekerjaa per tanggan 09 Januari 2024, bertolak belakang dari pengakuan PPK 2.2 Hermi mengaku bobot tersebut lebih kurang 09 November 2023. [Ft: Tim]

Pekanbaru, Riausidik.com - Menyusul pemberitaan media seputar realisasi proyek penanganan longsor berlokasi di Desa Kemang lintas timur pangkalan kerinci, yang ditangani Kementerian PUPR melalui Satker PJN II Riau, sejumlah kalangan angkat bicara.

Diketahui sesuai hasil investigasi media dan Lsm Gerhana terhadap proyek penanganan longsor berlokasi di Desa Kemang lintas timur kerinci Pelalawan, hingga per 31 Desember 2023 ditemukan belum selesai dan diduga kuat per 31 Des 2023 lalu pembayaran tidak sesuai bobot pekerjaan serta sejumlah kejanggalan lain ditemukan.

"Saya sudah membaca artikelnya, jika benar pembayaran rekayasa dengan tidak mempedomani volume sudah selayaknya dan meminta Kementerian PUPR evaluasi segera Satker dan PPK 2.2 Hermi," tegas Wakil Ketua DPRD Riau H. Syaparuddin, SH, diruang kerjanya Kantor DPRD Riau, Selasa (6/2/2023) pagi.

Sementara itu, Riausidik.com kembali memberikan ruang konfirmasi kepada Satker PJN II Riau melalui PPK 2.2 Hermi seputar pemberitaan media ini satu hari sebelumnya khususnya pembayaran termen per 31 Des 2023 lalu pembayaran tidak sesuai bobot pekerjaan. Namun tidak banyak dijawab.

"Mau harus konfirmasi apa lagi pak, sudah naik berita, silahkan aja beritakan, saya tidak bisa apa-apa," singkat Hermi.

Sebagaimana pemberitaan media ini sebelumnya, sejumlah aktifis salah saunya Lsm Gerhana menyoroti pekerjaan diatas.

"Hasil investigasi kita pada tanggal 09 Januari 2024 lalu (sesuai foto), bobot pekerjaan baru sekitar 40-50 persen yakni masih tahap pekerjaan pancang beton, selain itu sejumlah peralatan dilokasi juga tidak sesuai yang direkomendasikan dalam kontrak," kata Ketua Harian DPN-GERHANA (Dewan Pimpinan Nasional - Gerakan Himpunan Anak Nusantara) Ir. Tommy FM, SH. S.Kom, kepada Riausidik.com, Kamis (1/2/24) sore minggu lalu di Pekanbaru.

Tommy menambahkan, masih menghimpun sejumlah data, tidak minggu ini minggu depan kita laporkan ke Kementerian PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ya, kalau tidak minggu ini, minggu depan kita laporkan kepada Menteri PUPR dan KPK," tegasnya.

Sementara itu, Satker PJN II Riau Herison melalui Hermi PPK 2.2, kepada media ini mengaku bobot pekerjaan sesuai foto yang dikirim media adalah foto bobot pekerjaan dua bulan yang lalu.

"Izin foto yang bapak kirim itu 2 bulan yang lalu," kata Hermi, kepada riausidik.com hari ini Senin (5/2/2024) sore.

Menyikapi pernyataan Hermi diatas (red), Tommy menduga hingga per 31 Desember 2023 lalu, adanya pencairan termen tidak sesuai bobot pekerjaan.

"Jika Hermi mengaku bobot pekerjaan 40-50 persen itu dua bulan lalu, maka jika kita tarik mundur dari tanggal 09 Januari 2024, lebih kurang pada 09 November 2023 telah mencairkan termen 40-50 persen. Ini indikasi KKN," tutup Tommy.

PPK 2.2 Hermi, belum merinci spesifikasi pekerjaan, seperi jumlah tiang pancang, panjang dinding beton penahan longsor. Namun Hermi hanya memberi alasan banjir. "Kondisi sekarang lagi banjir pak. memiliki kendala masuk material," katanya singkat.

Benar tidaknya alasan yang dilontarkan Hermi, masih penelusuran media dan Lsm Gerhana. ***

Editor: Wenny

TERKAIT